Polemik Ijazah Gibran Jadi Pukulan Telak Kemendikdasmen, DPR Siapkan Revisi UU Sisdiknas

fin.co.id - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menyoroti polemik penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, persoalan tersebut menjadi tamparan keras bagi kementerian yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di Indonesia.

Lalu berpandangan, polemik itu perlu dijadikan momentum untuk mengevaluasi kebijakan dan tata kelola pendidikan nasional. Salah satu pihak yang perlu melakukan pembenahan adalah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Ia menilai, kejadian tersebut memperlihatkan masih adanya celah dalam aturan penyetaraan pendidikan. Padahal, kejelasan regulasi sangat diperlukan, terutama ketika dokumen pendidikan berkaitan dengan persyaratan pencalonan presiden maupun wakil presiden.

"Ya, pertama ini pukulan telak sebenarnya bagi kementerian yang membidangi pendidikan. Karena waktu itu kan namanya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi," kata Lalu di DPR RI, Jumat, 13 November 2026.

Lebih lanjut, Lalu mengingatkan bahwa esensi pendidikan tidak boleh hanya diukur berdasarkan dokumen akademik seperti ijazah, rapor, maupun transkrip nilai. Menurutnya, pendidikan juga memiliki tanggung jawab besar dalam membangun kualitas kepribadian manusia.

"Pendidikan itu pada prinsipnya memanusiakan manusia. Jadi, tidak hanya selembar ijazah, tidak hanya selembar rapor, tidak hanya selembar transkrip nilai, tetapi pendidikan itu adalah pembentukan etika, pembentukan karakter, pembentukan moral, pembentukan adab, budi pekerti, dan lain sebagainya," ujarnya.

Politikus tersebut menambahkan, polemik yang muncul seharusnya menjadi perhatian bersama agar pemerintah segera menghadirkan aturan yang tegas dan memiliki standar penafsiran yang sama.

Menurutnya, ketidakjelasan ketentuan dapat memunculkan perbedaan pandangan ketika suatu dokumen pendidikan diperiksa atau dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan.

Lalu mencontohkan perdebatan mengenai surat keterangan penyetaraan ijazah milik Gibran. Ia melihat adanya perbedaan pemahaman di antara sejumlah pihak dalam menafsirkan dokumen tersebut.

"Kalau kita lihat kemarin, penafsiran masing-masing orang berbeda-beda terhadap dalam tanda kutip surat keterangan itu," tuturnya.

Sebagai upaya memperbaiki persoalan tersebut, Komisi X DPR RI berencana memasukkan pengaturan mengenai penyetaraan pendidikan dalam salah satu bagian revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).

Melalui revisi tersebut, DPR berharap tersedia dasar hukum yang lebih jelas untuk mengatur pengakuan dan penyetaraan ijazah dari berbagai jalur pendidikan, termasuk lembaga pendidikan di luar negeri.

Lalu menjelaskan bahwa persoalan penyetaraan tidak hanya berkaitan dengan lulusan sekolah formal. Para santri yang menempuh pendidikan di pondok pesantren maupun warga Indonesia yang bersekolah dan melanjutkan kuliah di luar negeri juga berpotensi mengalami kesulitan ketika kembali ke Tanah Air.

"Tidak hanya kita bicara lulusan yang di sekolah umum, hari ini di Indonesia juga banyak santri-santri kita yang dikirim ke pondok-pondok pesantren atau dikirim kuliah atau sekolah di luar negeri. Ketika mereka kembali mau melanjutkan ke sekolah umum di sini, itu terkendala," jelasnya.

Atas dasar itu, Komisi X DPR mendorong Kemendikdasmen untuk menyusun ketentuan penyetaraan pendidikan secara bersama-sama. Regulasi yang dihasilkan diharapkan memiliki kekuatan mengikat sehingga tidak membuka ruang penafsiran yang berbeda.