Dede Yusuf: Layanan Jemput Bola Bisa Menutup Celah Pungli

fin.co.id - Sulitnya warga mengakses pelayanan publik tanpa bantuan perantara dapat membuka celah pungutan liar. Praktik tersebut muncul ketika masyarakat memilih menitipkan pengurusan dokumen kepada mediator karena menganggap proses pengurusan secara mandiri terlalu sulit dan berbiaya tinggi.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf menilai persoalan itu masih menjadi tantangan di berbagai daerah. Karena itu, ia mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Bekasi yang mendekatkan layanan administrasi kepada masyarakat melalui program jemput bola.

Apresiasi tersebut disampaikan Dede setelah memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI ke Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat, 13 November 2026.

Pertemuan yang berlangsung di kantor Wali Kota Bekasi itu turut dihadiri Wakil Wali Kota Bekasi beserta jajaran kepala dinas, Kepala Ombudsman RI, serta perwakilan Kementerian PAN-RB.

“Kadang-kadang pungli juga terjadi karena masyarakat tidak datang sendiri, sehingga menitipkan. Inilah yang sangat sulit terjadi ketika ada pameo bahwa ngurus sendiri itu sulit, sehingga dititipkan kepada mediator. Nah mediator inilah yang kemudian meng-upgrade menjadi nilai-nilai yang lebih tinggi,” ungkap Dede.

Layanan Jemput Bola Pangkas Peran Mediator

Menurut Dede, salah satu cara menutup celah pungli adalah memastikan masyarakat dapat mengakses pelayanan publik dengan lebih mudah. Ia mencontohkan sejumlah inovasi Pemkot Bekasi, seperti menghadirkan kantor pelayanan hingga tingkat kelurahan.

Pemkot Bekasi juga menyediakan layanan perekaman KTP langsung di sekolah-sekolah. Melalui langkah tersebut, siswa tidak perlu datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) untuk melakukan perekaman.

“Nah apa yang dilakukan kota Bekasi untuk menghindari itu adalah melakukan jemput bola. Mendatangi, termasuk dibuat kantor-kantor pelayanan publiknya di kelurahan, sampai pada level kelurahan. Ini sebetulnya fungsinya memotong mata rantai mediator dan menurut kami ini suatu terobosan yang bagus,” ujarnya.

Dede menilai pendekatan jemput bola dapat memutus ketergantungan masyarakat terhadap perantara dalam mengurus keperluan administrasi. Dengan mendatangi warga dan menyediakan layanan lebih dekat, pemerintah daerah dinilai dapat mengurangi ruang bagi mediator untuk menarik biaya tambahan.

Dede Apresiasi Kebijakan Whistleblower Pemkot Bekasi

Selain mendekatkan pelayanan, Dede juga memberikan apresiasi terhadap kebijakan pengaduan atau whistleblower yang diterapkan Pemkot Bekasi. Kebijakan tersebut mencakup mekanisme pemberian kompensasi dua kali lipat bagi warga yang mengalami kerugian akibat pelayanan publik.

Ia menilai mekanisme tersebut sebagai terobosan yang relatif jarang diterapkan pemerintah daerah lainnya. Dede pun menilai kebijakan itu layak mendapat perhatian sebagai bagian dari upaya memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Tetapi terobosan seperti ini termasuk juga membuat peraturan whistleblower melaporkan kalau sampai ada yang dirugikan itu akan dibayar dua kali lipat. Ini juga bagus ya. Menurut kami ini suatu terobosan yang memang jarang dilakukan oleh daerah-daerah lain,” pungkas Politisi Fraksi Partai Demokrat ini.

Ombudsman Diminta Ikut Pantau Pelaksanaan Inovasi