Bukan Sekadar Pendamping, Golkar Minta Cawapres Baru Punya Chemistry Kuat dengan Prabowo

fin.co.id - Kesamaan visi, cara berpikir, dan arah kebijakan menjadi salah satu pertimbangan penting dalam menentukan sosok pengganti Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden.

Partai Golkar menilai pendamping Presiden Prabowo Subianto harus memiliki hubungan kerja yang kuat agar kepemimpinan nasional tetap solid menghadapi berbagai persoalan.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyebut kesesuaian atau chemistry antara presiden dan wakil presiden menjadi kebutuhan penting dalam situasi saat ini.

"Indonesia saat ini sama dengan negara-negara lain sedang mengalami situasi yang tidak mudah untuk dihadapi, baik masalah atau isu global yang tentu berdampak kepada kita, maupun juga isu-isu domestik," kata Doli, Sabtu, 14 November 2026.

Pernyataan tersebut disampaikan Doli saat menghadiri seminar nasional dalam rangkaian Pekan Progresif 2026 yang diselenggarakan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Menurutnya, berbagai persoalan global dan domestik membutuhkan kepemimpinan yang mengedepankan persatuan, kebersamaan, serta sinergi. Hal itu terutama diperlukan pada tingkat pimpinan nasional agar pemerintah mampu menghadapi tantangan secara bersama-sama.

"Saat ini kita mengalami kekosongan wakil presiden dan sedang mencari wakil presiden yang baru. Kami berharap wakil presiden itu adalah yang chemistry-nya cukup kuat dengan Pak Prabowo," katanya.

Doli berharap kesamaan hubungan kerja tersebut dapat membentuk dwitunggal antara presiden dan wakil presiden. Keduanya diharapkan menjadi simbol persatuan sekaligus mampu menjalankan pemerintahan dengan arah yang sejalan.

"Nah, chemistry yang kuat itu akan bisa terbangun kalau wapres itu nanti punya visi, misi yang sama, paradigma berpikir yang sama, dan kebijakan yang sama dengan Pak Prabowo," lanjut Doli.

Legitimasi Hukum dan Politik Jadi Syarat Calon Wapres

Selain kesamaan visi dengan Prabowo, Golkar juga menekankan pentingnya legitimasi hukum bagi calon wakil presiden. Doli mengingatkan agar sosok yang terpilih benar-benar memenuhi seluruh persyaratan sehingga tidak kembali menghadapi persoalan hukum terkait kelengkapan persyaratan jabatan.

Ia meminta tim verifikasi yang dibentuk MPR memeriksa seluruh persyaratan calon wakil presiden secara terperinci dan memastikan semuanya jelas.

"Kedua, cawapres juga harus memiliki legitimasi hukum agar jangan sampai nanti di kemudian hari mengalami masalah yang sama, yakni didapati persyaratan-persyaratan yang tidak terpenuhi," ungkapnya

"Jadi, harus punya legitimasi hukum. Jadi, nanti tim verifikasi yang dibentuk oleh MPR harus cari tahu betul detail, syarat seorang wakil presiden itu harus betul-betul clear," tambah Doli.

Doli juga memasukkan legitimasi politik dan sosial sebagai kriteria berikutnya. Menurutnya, calon wakil presiden ideal perlu memiliki pengakuan serta dikenal di lingkungan politik maupun masyarakat.