Kapan BSU 2026 Cair? Ini Penjelasan Menaker

fin.co.id - Pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kuartal IV tahun 2026 masih menjadi perhatian para pekerja. Meski pemerintah telah menyiapkan anggaran dan skema penyaluran bantuan, hingga pertengahan November 2026 dana tersebut ternyata belum juga dicairkan.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengungkapkan, proses pencairan BSU saat ini masih menunggu penyelesaian administrasi di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Dengan demikian, pekerja yang berharap mendapatkan bantuan sebesar Rp900 ribu masih harus bersabar karena belum ada kepastian tanggal pencairannya.

"BSU tunggu, kita masih proses administrasi di Kementerian Keuangan. Tunggu aja," kata Yassierli saat ditemui wartawan di Bandung, Sabtu 14 November 2026.

Menaker Ingatkan Waspada Penipuan BSU

Yassierli memastikan hingga saat ini belum ada penyaluran BSU kuartal IV 2026 kepada para pekerja.

Ia pun meminta masyarakat tidak mudah percaya terhadap informasi pencairan bantuan yang beredar di luar saluran resmi pemerintah.

Menurutnya, informasi yang dapat dijadikan acuan mengenai perkembangan BSU hanya berasal dari kanal resmi Kementerian Ketenagakerjaan, termasuk melalui situs web kementerian tersebut.

"Belum cair. Hati-hati ya, terkait dengan BSU pesan dari saya informasi yang valid silakan tunggu di website-nya Kementerian Ketenagakerjaan. Jai jangan percaya, dari informasi-informasi yang lain. Yang valid adalah dari Kementerian Ketenagakerjaan," katanya.

Peringatan ini penting diperhatikan pekerja agar tidak menjadi korban penipuan yang memanfaatkan kabar pencairan bantuan pemerintah.

BSU 2026 Disiapkan Rp900 Ribu untuk Pekerja

Sebelumnya, pemerintah kembali menyiapkan program BSU untuk membantu pekerja pada kuartal IV 2026.

Bantuan tersebut mencakup periode Oktober hingga Desember 2026 dengan nilai Rp300 ribu setiap bulan. Artinya, pekerja yang memenuhi persyaratan berpeluang menerima total bantuan Rp900 ribu sekaligus.

Rencana pemberian bantuan ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto setelah mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30 September 2026).

Pemerintah menargetkan program tersebut menjangkau sekitar 13,3 juta pekerja dengan kebutuhan anggaran hampir Rp12 triliun.