Prabowo Siapkan Tambahan Rp100 Miliar untuk Ibu Kota Provinsi, Kabupaten Minimal Rp20 Miliar

fin.co.id - Hasil penghematan belanja pemerintah akan dialihkan untuk menambah anggaran daerah. Presiden Prabowo Subianto menyiapkan alokasi tambahan Rp100 miliar bagi setiap ibu kota provinsi dan minimal Rp20 miliar untuk setiap kabupaten.

Rencana tersebut disampaikan Prabowo saat membuka Tanwir dan Milad Ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu, 14 November 2026. Pemerintah akan menggunakan dana hasil pembenahan belanja barang dan jasa untuk memperkuat anggaran di tingkat daerah.

"Dalam waktu dekat setiap provinsi dapat tambahan Rp100 miliar, untuk ibu kota provinsi. Untuk tiap kabupaten minimal Rp20 miliar," kata Prabowo.

Besaran tambahan anggaran untuk setiap kabupaten juga berpeluang berbeda. Prabowo menyebut daerah dengan wilayah dan kebutuhan lebih besar dapat memperoleh alokasi tambahan yang lebih banyak.

Untuk membahas mekanisme penyalurannya, Presiden berencana mengumpulkan seluruh gubernur dan bupati. Pertemuan tersebut akan membahas pembagian dana yang berasal dari efisiensi belanja pemerintah.

Prabowo Bidik Penghematan Rp400 Triliun dari Belanja Pemerintah

Tambahan anggaran bagi daerah tersebut bersumber dari upaya pemerintah memangkas pemborosan dalam pengadaan barang dan jasa. Prabowo mengungkapkan, belanja barang dan jasa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai sekitar Rp1.200 triliun.

Dari total anggaran tersebut, pemerintah memperkirakan sekitar 30 persen atau setara Rp400 triliun berpotensi dihemat melalui pembenahan sistem pengadaan.

Presiden menilai selama ini pengadaan barang dan jasa masih rawan penggelembungan harga. Praktik tersebut membuat pemerintah mengeluarkan belanja lebih besar untuk mendapatkan barang dengan jenis dan spesifikasi yang sebenarnya sama.

"Dari Rp1.200 triliun, diperkirakan 30 persen hangus karena mark up, penggelembungan, alias korupsi," ujarnya.

Prabowo kemudian mencontohkan pengadaan obat di rumah sakit daerah. Meski jenis obat yang dibeli sama, proses pengadaan yang berlangsung secara terpisah dapat menghasilkan 20 hingga 30 harga berbeda.

Menurut Presiden, pola pembelian seperti itu perlu diperbaiki agar pemerintah tidak terus mengeluarkan anggaran dengan harga yang berbeda untuk barang berspesifikasi sama.

Pemerintah Satukan Pengadaan Barang dan Jasa

Untuk mengatasi pemborosan tersebut, pemerintah akan membenahi mekanisme pengadaan barang dan jasa melalui sistem yang lebih terintegrasi.

Selama ini, pembelian barang masih berlangsung secara terpisah oleh sekitar 500 kabupaten dan puluhan kementerian. Pemerintah ingin mengubah pola tersebut agar pengadaan tidak lagi berjalan sendiri-sendiri di setiap instansi.