Politik . 17/11/2026, 12:13 WIB
Penulis : Afdal Namakule | Editor : Afdal Namakule
fin.co.id - Ketua Dewan Pers sekaligus pengamat politik, Komaruddin Hidayat, melontarkan kritik keras terhadap pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia menegaskan, jabatan wakil presiden bukan milik pribadi yang bisa ditinggalkan sesuka hati tanpa mempertanggungjawabkan amanat yang telah diberikan rakyat.
Menurut Komaruddin, posisi wakil presiden merupakan tanggung jawab politik dan sosial yang diperoleh melalui proses pemilihan umum dengan biaya besar. Karena itu, pengunduran diri Gibran tidak boleh menjadi jalan untuk menghindari persoalan yang mungkin masih melekat pada dirinya.
Ia meminta DPR dan MPR tidak tinggal diam. Kedua lembaga tersebut dinilai perlu meminta penjelasan serta pertanggungjawaban Gibran sebelum proses pengunduran dirinya ditindaklanjuti.
"DPR/MPR mesti meminta pertanggungjawaban Gibran atas permohonan pengunduran dirinya. Jika dia mundur karena pelanggaran etika dan hukum, maka dia tidak bisa seenaknya mengelak, cuci tangan, tanpa pertanggungjawaban politik dan mengelak dari sanksi hukum akibat perbuatannya," ujar Komaruddin dalam pernyataan tertulisnya, Selasa 17 November 2026.
Komaruddin mengaku belum mengetahui secara pasti apakah berbagai persoalan hukum yang dikaitkan dengan Gibran sudah benar-benar selesai atau masih menyisakan persoalan yang harus dituntaskan.
Namun, ia menekankan bahwa persoalan tersebut tidak boleh dipersempit sebagai urusan pribadi Gibran. Menurutnya, kasus ini menyangkut penegakan etika, hukum, dan tanggung jawab dalam kehidupan bernegara.
"Jangan sampai jabatan Wapres diperlakukan sebagai panggung mainan, sebagai tempat magang latihan berpolitik dengan anggaran negara yang dipungut dari pajak rakyat," katanya.
Lebih lanjut, Komaruddin mengutip pandangan pakar hukum tata negara Prof Jimly Asshiddiqie yang menyebut setidaknya telah terdapat dua syarat untuk memakzulkan Gibran, yakni keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Ia kembali menegaskan bahwa pengunduran diri dari jabatan wakil presiden tidak bisa dipandang semata-mata sebagai keputusan pribadi. Sebab, jabatan tersebut melekat dengan mandat dan tanggung jawab kepada masyarakat.
"Jadi, kalau saja jabatan Wapres itu sebagai 'hak', maka mundur bisa dipandang sebagai sikap terhormat. Tetapi karena jabatan itu amanat dan tanggung jawab, Gibran tidak etis jika berhenti tanpa menyampaikan pertanggungjawaban," ujar Komaruddin.
Komaruddin juga menolak menyamakan pengunduran diri Gibran dengan keputusan Presiden Soeharto maupun Wakil Presiden Mohammad Hatta yang pernah meninggalkan jabatan mereka.
Menurutnya, terdapat perbedaan mendasar karena pengunduran diri kedua tokoh tersebut tidak didahului persoalan pelanggaran etika dan hukum sebagaimana yang ia persoalkan dalam kasus Gibran.
"Gibran mundur bukan secara sukarela, tetapi mundur karena keterdesakan publik atas cacat moral dan hukum yang melekat pada dirinya," kata Komaruddin. *
Network:
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNpos.id
PT.Portal Indonesia Media