Politik . 17/11/2026, 23:21 WIB
Penulis : Esnoe Faqih Wardhana | Editor : Esnoe Faqih Wardhana
fin.co.id - Etika yang tidak bisa dibeli, kapasitas intelektual yang mumpuni, serta penerimaan luas menjadi tiga kriteria calon wakil presiden yang dinilai layak mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Pandangan tersebut disampaikan pakar hukum tata negara Denny Indrayana saat berada di Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya, Selasa, 17 November 2026.
Menurut mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkum HAM) itu, ketiga kriteria tersebut harus menjadi pertimbangan dalam menentukan sosok yang akan mendampingi Prabowo. Calon wakil presiden juga harus bisa diterima oleh berbagai pihak, terutama oleh presiden sendiri.
"Kriterianya tiga. Etikanya harus bagus, tidak terbeli. Kedua, intelektualitas, kapasitas keilmuannya harus mumpuni. Ketiga, akseptabilitas, diterima di mana pun oleh siapa pun, terutama oleh presiden sendiri," kata Denny.
Namun, ia tidak mengarahkan penilaiannya kepada tokoh tertentu. Ia memilih menjelaskan standar yang harus dimiliki seorang calon wakil presiden daripada menyebut nama figur yang dianggap memenuhi ketiga kriteria tersebut.
"Kalau pribadinya saya tidak menyebut. Kita bicara kriteria saja," ujarnya.
Selain menyampaikan pandangannya mengenai kriteria cawapres, Denny juga menanggapi gugatan terkait persyaratan pencalonan mantan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia menilai persoalan pemenuhan syarat pencalonan tetap dapat diperjuangkan meskipun baru dipersoalkan setelah yang bersangkutan dilantik.
"Tidak ada kata terlambat untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Kalau pertanyaannya kenapa baru sekarang, sampai sehari sebelum kiamat pun kalau ada kezaliman tetap kita lawan," katanya.
Denny kemudian menjelaskan perbedaan rezim pemilihan umum dan rezim pemerintahan dalam perspektif hukum tata negara. Menurutnya, pelantikan presiden dan wakil presiden menandai berakhirnya rezim pemilihan umum sekaligus dimulainya rezim pemerintahan.
Konsekuensinya, tanggung jawab presiden dan wakil presiden setelah pelantikan melekat pada masing-masing jabatan. Ia mencontohkan, persoalan hukum yang melibatkan wakil presiden tidak otomatis menjadi tanggung jawab presiden.
"Kalau ada masalah, tanggung jawabnya masing-masing. Contoh, kalau wakil presiden korupsi, apa presiden juga bertanggung jawab? Kan tidak," ujarnya.
Atas dasar itu, Denny menegaskan bahwa apabila persoalan persyaratan pencalonan Gibran terbukti, tanggung jawab hukum berada pada pihak yang dinilai tidak memenuhi persyaratan tersebut.
"Karena Gibran sudah dilantik, ya rezimnya pemerintahan. Karena dia tidak memenuhi syarat, yang terkena imbas dan bertanggung jawab ya yang tidak memenuhi syarat saja," kata Denny.
Sementara itu, mengenai pihak yang menggandeng Gibran sebagai pasangan Prabowo dalam pemilihan presiden, Denny menilai hal tersebut bukan persoalan dalam perspektif hukum tata negara. Menurutnya, tanggung jawab atas dugaan ketidakpemenuhan persyaratan tetap melekat pada pihak yang bersangkutan.
Network:
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNpos.id
PT.Portal Indonesia Media