Politik . 17/11/2026, 16:12 WIB

PKS Tak Ajukan Kader Jadi Wapres, Sebut Dasco Punya Chemistry dengan Prabowo

Penulis : Mihardi  |  Editor : Mihardi

fin.co.id – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan sikapnya untuk tidak mengajukan nama kader internal dalam bursa calon wakil presiden (cawapres) pendamping Presiden Prabowo Subianto pasca-pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka. Keputusan tersebut diambil karena PKS memandang penentuan sosok pengganti wakil presiden sepenuhnya merupakan hak prerogatif Kepala Negara, bukan kewenangan partai politik pengusung.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS, Muhammad Kholid, menjelaskan bahwa partainya memilih menghormati kewenangan konstitusional Prabowo dalam menentukan figur yang paling tepat untuk membantunya menjalankan roda pemerintahan.

"Bagi PKS, secara prinsip tidak mengusulkan nama kader sebagai cawapres, dan menyerahkan kewenangan pemilihan cawapres kepada Presiden Prabowo," katanya saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Selasa, 17 November 2026.

Dalam kesempatan yang sama, Kholid turut menanggapi menguatnya dukungan berbagai partai koalisi terhadap Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, sebagai kandidat pengisi kursi wakil presiden. Menurut Kholid, kedekatan personal dan kesamaan frekuensi kerja antara Dasco dengan Prabowo menjadi modal penting apabila ia dipercaya mengemban jabatan tersebut.

"Pertama, Pak Dasco sebagai ketua harian Gerindra, tentu sosok yang sangat dekat dengan Presiden Prabowo. Kalau bicara loyalitas dan chemstry dengan Presiden, saya kira pak Dasco memenuhi," ujarnya.

Selain aspek kedekatan dengan presiden, Kholid menilai Dasco memiliki rekam jejak kapasitas serta tingkat penerimaan yang baik di kalangan elite politik. Kemampuan Dasco dalam merajut komunikasi di lembaga legislatif dinilai sudah teruji untuk menjaga stabilitas politik pemerintahan.

"Beliau (Dasco) sudah terbiasa membangun kerjasama dan sinergi dengan lintas partai," tutupnya.

Sebagaimana diketahui, proses pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden akan berjalan melalui mekanisme konstitusional di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI. Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, sebelumnya menyampaikan bahwa setiap nama kandidat yang diusulkan Presiden kepada MPR wajib memenuhi 22 persyaratan administratif maupun ketentuan hukum yang berlaku.

"Presiden pada saat menyerahkan dua nama tersebut disertai dengan syarat-syarat kelengkapan yang diperlukan. Jumlah syaratnya kalau nggak salah ada 22 syarat yang harus dipenuhi," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 16 November 2026.

           

Network:
FinNews.id  |  Radarpena.co.id  |  IKNpos.id

© 2024 Copyrights by FIN.CO.ID. All Rights Reserved.

PT.Portal Indonesia Media

Alamat: Graha L9 Lantai 3, Jalan Kebayoran Lama Pal 7 No. 17, Grogol Utara, Kebayoran Lama, RT.7/RW.3 Kota Jakarta Selatan 12210

Telephone: 021-2212-6982

Email:fajarindonesianetwork@gmail.com