Hukum dan Kriminal . 18/11/2026, 05:30 WIB

Dipecat dari Polri dalam Kasus Penyadapan Presiden, Irjen Eko Hadi Akui Menyesal dan Minta Maaf

Penulis : Afdal Namakule  |  Editor : Afdal Namakule

fin.co.id - Irjen Eko Hadi Santoso akhirnya dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan dari institusi Polri terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Tak hanya menerima putusan pemecatan, Eko Hadi juga disebut menyampaikan penyesalan dan permintaan maaf atas perkara yang menjeratnya. Meski demikian, ia masih mengajukan upaya banding terhadap keputusan sidang etik tersebut.

Informasi mengenai penyesalan dan permintaan maaf Eko disampaikan Komisioner Kompolnas Choirul Anam yang mengikuti langsung persidangan Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta Selatan, Selasa 17 November 2026.

Sidang etik terhadap mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri itu berlangsung cukup panjang, mulai pukul 09.00 hingga 18.00 WIB.

"Juga ada ucapan walaupun banding tadi, jadi ada juga ucapan dari terduga itu juga ucapan penyesalan dan meminta maaf," kata Anam.

Anam menjelaskan, Kompolnas melakukan pemantauan langsung untuk memastikan proses persidangan berjalan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

"Kami Kompolnas melihat langsung, berinteraksi langsung dengan mekanisme yang sedang diselenggarakan hari ini," ujarnya.

Menurut Anam, persidangan telah memberikan kesempatan kepada seluruh pihak untuk menyampaikan keterangan dan pembelaan. Termasuk menghadirkan saksi yang meringankan bagi terduga pelanggar.

"Penyelenggaraannya persis tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Karo Penmas, memang dari pagi sampai sore. Ya, sekian saksi diperiksa. Semua pihak dikasih kesempatan ya untuk menguraikan, menunjukkan kepentingannya, alur kewenangan, peristiwa, sampai fakta juga diurai sedemikian rupa sehingga menurut kami juga dalam konstruksi peristiwa itu cukup mendalam, ya, dalam kerangka memang sidang etik tentunya," tutur Anam.

"Dan dengan kesempatan juga apa menghadirkan saksi yang meringankan ya, dengan interaksi yang cukup panjang, dengan pembelaan yang juga cukup panjang, dengan penuntutan yang saya kira juga cukup panjang," sambungnya.

Anam menilai proses pemeriksaan yang berlangsung selama berjam-jam tersebut menunjukkan bahwa mekanisme persidangan etik telah berjalan secara terbuka dan akuntabel.

"Oleh karenanya, kami melihat mekanisme yang terjadi tadi ya sudah berjalan sesuai dengan aturannya, dan kami kira Kompolnas menganggap peristiwa ini, mekanisme yang tadi diselenggarakan ya kredibilitasnya terjaga," pungkasnya.

Sebelumnya, Polri menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh.

Keempatnya adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadiv Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta, mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Irjen Eko Hadi Santoso, serta mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.

Dari empat tersangka tersebut, tiga orang dilaporkan telah ditempatkan di tempat khusus dan menjalani penahanan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok. Sementara Irjen Slamet Uliandi belum ditahan karena masih menjalani pemulihan kesehatan.

           

Network:
FinNews.id  |  Radarpena.co.id  |  IKNpos.id

© 2024 Copyrights by FIN.CO.ID. All Rights Reserved.

PT.Portal Indonesia Media

Alamat: Graha L9 Lantai 3, Jalan Kebayoran Lama Pal 7 No. 17, Grogol Utara, Kebayoran Lama, RT.7/RW.3 Kota Jakarta Selatan 12210

Telephone: 021-2212-6982

Email:fajarindonesianetwork@gmail.com