Dipecat dari Polri Kasus Penyadapan, Irjen Eko Hadi Santoso Melawan!
Langkah tersebut menjadi perlawanan Eko terhadap putusan sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri yang menyatakan dirinya melakukan perbuatan tercela.
fin.co.id - Irjen Eko Hadi Santoso tidak menerima begitu saja keputusan pemecatan dirinya dari institusi Polri. Setelah dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, Eko memilih menempuh jalur banding.
Langkah tersebut menjadi perlawanan Eko terhadap putusan sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri yang menyatakan dirinya melakukan perbuatan tercela.
Dengan pengajuan banding itu, keputusan pemecatan terhadap mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri tersebut akan kembali diperiksa melalui mekanisme internal kepolisian.
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, hak untuk mengajukan banding telah diatur dalam Peraturan Polri (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026.
Baca Juga
Menurutnya, Polri akan membentuk komisi banding untuk memeriksa permohonan yang diajukan Eko Hadi Santoso.
"Sebagaimana Pasal 69 Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Polri sebagaimana telah diubah dengan Perpol nomor 4 tahun 2026 tentang perubahan atas Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Polri, ini menyangkut juga masuk pada mekanisme banding dan nantinya akan dibentuk komisi banding lebih lanjut," kata Brigjen Trunoyudo dalam jumpa pers di Gedung Propam Polri, Jakarta Selatan, Selasa 17 November 2026.
Trunoyudo membenarkan bahwa Eko telah menyatakan sikap untuk mengajukan banding setelah menerima putusan sidang etik. Namun, hasil akhir dari proses tersebut masih harus menunggu keputusan komisi banding.
"Perkembangan terkait dengan permohonan banding keduanya tentu nanti akan diputuskan melalui komisi banding, bagaimana mekanismenya aturannya, tetapi hasil putusannya kita tunggu akan kita sampaikan lebih lanjut," ucap dia.
Polri juga memastikan status penahanan Eko Hadi tetap berjalan. Setelah sidang etik menjatuhkan sanksi PTDH, jenderal bintang dua itu langsung dikembalikan ke Mako Brimob.
Trunoyudo menjelaskan, Eko kembali menjalani penahanan terkait perkara pidana yang ditangani Bareskrim Polri.
Baca Juga
"Kemudian betul tadi dengan putusan secara salah satunya adalah sanksi administratif yaitu pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH tadi langsung kembali ke Brimob untuk menjalani yakni yang dipidana oleh Bareskrim," ujarnya.
Dengan demikian, pengajuan banding atas putusan etik tidak serta-merta menghentikan proses hukum pidana yang sedang dijalani Eko.
Sebelum Eko Hadi, Polri lebih dahulu menggelar sidang etik terhadap Irjen Ahrie Sonta pada Selasa 10 November 2026. Dalam persidangan tersebut, majelis KKEP juga menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Ahrie.
Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menjelaskan, keputusan tersebut dijatuhkan setelah majelis menyatakan Ahrie melakukan perbuatan tercela.
"Terhadap terduga pelanggar AS diputuskan, yang pertama sanksi yang bersifat etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela," kata Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir seusai sidang etik.