Politik . 18/11/2026, 21:02 WIB

DPR Setujui RUU Perampasan Aset, Korban Investasi Ilegal Berpeluang Dapat Ganti Rugi

Penulis : Mihardi  |  Editor : Mihardi

fin.co.id - Komisi III DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI. RUU tersebut tidak hanya mengatur perampasan aset hasil korupsi, tetapi juga mencakup tindak pidana penipuan dan penggelapan, termasuk kasus investasi bodong.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan, ketentuan tersebut diharapkan dapat memberikan peluang bagi para korban investasi ilegal untuk memperoleh ganti rugi melalui penjualan aset milik pelaku tindak pidana.

"Kabar baik buat para korban investasi bodong, perdagangan saham bodong, dan lain sebagainya yang kemarin banyak mengadu pada Dasco ke Komisi III karena ganti kerugiannya enggak langsung kepada mereka, selama ini ke negara dulu atau bahkan enggak sampai ke mereka sama sekali," kata Habiburokhman, Rabu, 18 November 2026.

Menurutnya, melalui aturan baru tersebut, aset yang disita dari pelaku diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mengembalikan kerugian yang dialami para korban.

"Selain fokus utama undang-undang ini adalah perampasan aset tindak pidana korupsi," tegasnya.

Di sisi lain, Habiburokhman turut menanggapi kekhawatiran masyarakat terkait kemungkinan penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum dalam pelaksanaan aturan perampasan aset.

Ia menyampaikan bahwa DPR telah menyiapkan mekanisme pengawasan untuk mencegah ketentuan tersebut digunakan sebagai alat kekuasaan maupun sarana pemerasan.

"Mungkin itu, hal lain juga dipertegas kekhawatiran masyarakat terkaitnya dijadikannya undang-undang ini sebagai alat kekuasaan atau alat untuk memeras oleh aparat penegak hukum sudah kita proteksi, Pak Dasco, semua sehingga peluang menjadikan undang-undang ini alat kekuasaan, insyaallah sudah tertutup," ujarnya.

RUU Perampasan Aset selanjutnya dijadwalkan dibawa ke sidang paripurna untuk pengambilan keputusan tingkat dua pada Kamis, 19 November 2026.

"Ya, kapan tanggalnya kita masih nunggu tapi yang jelas terdekat, yang jelas terdekat," ungkapnya.

           

Network:
FinNews.id  |  Radarpena.co.id  |  IKNpos.id

© 2024 Copyrights by FIN.CO.ID. All Rights Reserved.

PT.Portal Indonesia Media

Alamat: Graha L9 Lantai 3, Jalan Kebayoran Lama Pal 7 No. 17, Grogol Utara, Kebayoran Lama, RT.7/RW.3 Kota Jakarta Selatan 12210

Telephone: 021-2212-6982

Email:fajarindonesianetwork@gmail.com