Politik . 18/11/2026, 20:54 WIB
Penulis : Mihardi | Editor : Mihardi
fin.co.id - Komisi III DPR RI menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk dilanjutkan ke pembahasan tingkat dua melalui Rapat Paripurna DPR RI.
Menanggapi keputusan tersebut, Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej menilai pengaturan perampasan aset tanpa harus didasarkan pada putusan pidana terhadap pelaku merupakan instrumen penting bagi negara dalam menghadapi perkembangan kejahatan.
Menurutnya, kebijakan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemberantasan korupsi, tetapi juga menyasar berbagai tindak pidana yang dapat mengganggu stabilitas perekonomian nasional, menyebabkan kerugian negara, hingga menghambat upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Tindak pidana lainnya yang berpotensi merusak tatanan perekonomian nasional, menimbulkan kerugian negara, serta mengurangi kemampuan negara dalam mewujudkan kesejahteraan umum," katanya dalam rapat kerja (raker) Komisi III DPR RI, Rabu, 18 November 2026.
Edward menjelaskan, ruang lingkup penerapan perampasan aset perlu mencakup sejumlah tindak pidana lain yang memiliki dampak serius terhadap negara maupun masyarakat.
Beberapa di antaranya meliputi kejahatan narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, serta perdagangan orang.
Selain itu, tindak pidana penipuan dan penggelapan yang memanfaatkan teknologi informasi atau menimbulkan dampak luas terhadap perekonomian masyarakat juga perlu masuk dalam cakupan pengaturan tersebut.
"Yaitu tindak pidana narkotika dan psikotropika, tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme, tindak pidana penyelundupan manusia, tindak pidana penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya, tindak pidana perdagangan orang, dan atau tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas," paparnya.
Lebih lanjut, Wamenkum menekankan bahwa efektivitas aturan perampasan aset tidak hanya ditentukan oleh jenis tindak pidana yang diatur. Mekanisme pelaksanaan juga menjadi faktor penting agar kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai tujuan.
Ia menyebut masyarakat memiliki ekspektasi besar terhadap proses perampasan aset, mulai dari penelusuran, pemblokiran, penyitaan, hingga pengelolaan barang yang telah dirampas.
Seluruh tahapan tersebut diharapkan berjalan secara transparan dan berkeadilan, sekaligus memberikan kepastian hukum serta menghindari hambatan prosedural yang selama ini muncul dalam penerapan mekanisme konvensional.
"Oleh karena itu, masyarakat menaruh harapan besar agar seluruh tahapan perampasan aset, mulai dari penelusuran, pemblokiran, dan penyitaan hingga pengelolaan aset dapat dilaksanakan secara adil, memberikan kepastian hukum, serta mampu mengatasi berbagai hambatan prosedural yang selama ini timbul akibat penerapan pendekatan konvensional yang kaku," harapnya.
Edward pun menyampaikan apresiasi atas kesepakatan Komisi III DPR RI yang telah menyelesaikan pembahasan RUU Perampasan Aset pada tingkat pertama.
Ia berharap rancangan regulasi tersebut dapat segera dilanjutkan ke pembicaraan tingkat dua untuk memperoleh keputusan akhir dalam Rapat Paripurna DPR RI.
"Pada pembicaraan tingkat satu untuk diteruskan pada pembicaraan tingkat dua guna pengambilan keputusan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia," tutupnya.
Network:
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNpos.id
PT.Portal Indonesia Media