Gus Ipul Akui Sulit Cari Lahan Sekolah Rakyat di Jakarta, Depok Jadi Alternatif
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul angkat bicara mengenai rencana pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat di kawasan Universitas Indonesia (UI) yang sebelumnya menjadi perhatian publik.
fin.co.id - Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul angkat bicara mengenai rencana pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat di kawasan Universitas Indonesia (UI) yang sebelumnya menjadi perhatian publik. Pernyataan tersebut disampaikan Gus Ipul usai menghadiri Kongres Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) di Hotel Bumi Wiyata, Margonda, Depok, Rabu, 18 November 2026.
Gus Ipul mengungkapkan, Kementerian Sosial (Kemensos) masih menghadapi kendala dalam mencari lahan yang memenuhi persyaratan untuk pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat di Jakarta. Saat ini, pihaknya terus menjalin komunikasi dengan Rektor UI dan Gubernur DKI Jakarta guna menjajaki sejumlah lokasi alternatif.
Menurut Gus Ipul, gedung permanen Sekolah Rakyat dirancang untuk menampung lebih dari 3.000 peserta didik. Namun, kebutuhan lahan yang luas, khususnya di wilayah Jakarta, menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah.
"Kita tahu tidak mudah mencari lahan, apalagi di kota-kota seperti Jakarta," ujar Gus Ipul.
Baca Juga
Ia menjelaskan, secara nasional Kemensos telah menerima lebih dari 300 usulan lokasi lahan dari berbagai daerah. Meski demikian, tidak seluruh lokasi yang diajukan dapat memenuhi ketentuan pembangunan Sekolah Rakyat.
Khusus untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, beberapa lokasi mulai dipertimbangkan. Di antaranya lahan di Cawang atau Duren Sawit dengan luas sekitar 1,5 hektare yang diusulkan Rektor UI, kemudian kawasan Rawamangun seluas 2,5 hektare, serta sejumlah lahan di wilayah Depok yang dinilai masih memiliki ketersediaan area cukup luas.
Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah menawarkan beberapa lokasi alternatif dengan luas berkisar 1 hingga 2 hektare, termasuk kawasan Otista.
"Di Depok ini kebetulan lahannya masih luas, itu dijadikan salah satu alternatif," katanya.
Gus Ipul menambahkan, penetapan lokasi pembangunan tidak bisa dilakukan hanya berdasarkan ketersediaan luas tanah. Pemerintah perlu melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk memastikan seluruh persyaratan teknis dan lingkungan terpenuhi.
Sejumlah aspek yang menjadi pertimbangan antara lain dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), ketersediaan sumber air, kondisi kemiringan tanah, serta potensi bencana di lokasi tersebut.
Baca Juga
"Meskipun lahannya luas, kalau rawan banjir dan rawan longsor, itu tidak memungkinkan untuk dibangun Sekolah Rakyat," ujarnya.
Di sisi lain, pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat terus berlangsung di berbagai daerah. Hingga saat ini, tercatat lebih dari 100 gedung permanen tengah dibangun secara nasional, dengan 93 gedung di antaranya telah mulai menjalankan kegiatan operasional.
Terkait keputusan akhir mengenai lokasi pembangunan, Gus Ipul menyatakan bahwa pemerintah akan mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan serta menyerahkan keputusan kepada Presiden Prabowo Subianto.
"Kita serahkan sepenuhnya kepada Bapak Presiden, kita percaya sepenuhnya kepada Bapak Presiden dan melalui mekanisme yang sudah ada," tutup Gus Ipul.