Politik

Pascakasus Penyadapan Ilegal, Istana Pastikan Bersih-Bersih Lingkar Inti Presiden

Kemensetneg memastikan pemeriksaan lingkungan Istana berjalan setelah kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo.

Pascakasus Penyadapan Ilegal, Istana Pastikan Bersih-Bersih Lingkar Inti Presiden
Istana pastikan pembersihan lingkar inti Presiden pasca kasus penyadapan ilegal.

fin.co.id - Pemeriksaan terhadap orang-orang yang bekerja di lingkungan Istana menjadi bagian dari langkah pengamanan setelah kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto mencuat. Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardiantoro memastikan sterilisasi lingkar inti Kepala Negara sudah berjalan.

Juri menyebut, pemeriksaan terhadap personel yang bekerja di sekitar Presiden merupakan prosedur yang biasa dilakukan pihak Istana. Langkah tersebut mencakup aparatur sipil negara (PNS) maupun tenaga profesional.

“Kalau itu sudah otomatis kita berjalan,” kata Juri yang ditemui seusai rapat kerja bersama Komisi XIII DPR di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu, 18 November 2026.

Ia menyampaikan hal itu setelah Wakil Ketua Komisi XIII DPR Sugiat Santoso meminta Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) membersihkan lingkungan Presiden dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan tersangka penyadapan, yakni LSP.

“Sudah hal yang biasa lah kita memeriksa semua yang bekerja di lingkungan Istana, baik PNS maupun yang tenaga profesional,” ujar Juri.

DPR Minta Lingkar Inti Presiden Dibersihkan dari Personel Rekomendasi LSP

Dalam rapat bersama Komisi XIII DPR, Sugiat secara khusus meminta Kemensetneg memeriksa dan mensterilkan lingkar inti Presiden Prabowo. Ia menyoroti keberadaan personel yang sebelumnya mendapat rekomendasi dari LSP.

Menurut Sugiat, langkah tersebut penting untuk menjaga keamanan Presiden sekaligus mencegah kasus serupa terulang. Ia meminta Kemensetneg memastikan tidak ada pihak yang berpotensi membahayakan Kepala Negara masuk ke lingkungan terdekat Presiden.

“Kalau ada kemarin personalia-personalia di lingkar inti Presiden itu adalah rekomendasi Kapolri zaman LSP, sterilkan. Jangan ada lagi peluang pengkhianat masuk di situ, baik Paspampres, apa pun itu, bahkan di Setneg sendiri,” ujarnya.

Sugiat juga mengingatkan bahwa penyadapan terhadap Presiden bukan persoalan yang bisa dianggap ringan. Karena itu, pemeriksaan tidak cukup hanya menyasar personel yang bekerja di sekitar Kepala Negara.

Kemensetneg Diminta Sisir Kebijakan yang Berkaitan dengan LSP

Selain meminta sterilisasi lingkungan Istana, Sugiat mendorong Kemensetneg menelusuri kembali kebijakan-kebijakan yang diduga berkaitan dengan tersangka penyadapan.

Ia menilai penelusuran tersebut perlu dilakukan untuk mengetahui kemungkinan adanya kebijakan yang terdampak sabotase atau penyusupan secara halus. Dengan begitu, pemerintah dapat mengantisipasi agar persoalan serupa tidak kembali terjadi.

“Saya ingin karena kasus penyadapan ini terbongkar selama dua tahun pemerintahan Pak Presiden ini, kebijakan-kebijakan disisir kembali. Apakah ada yang telah terkena sabotase, penyusupan secara halus, sehingga menguntungkan kepentingan-kepentingan kelompoknya LSP supaya jangan sampai kecolongan yang berikutnya,” kata dia.

Berita Terkait