Hukum dan Kriminal

Bareskrim Periksa 59 Saksi dalam Kasus Dugaan Makar terhadap Prabowo, Penggeledahan Berlanjut

Penyidikan kasus dugaan tindak pidana makar terhadap Presiden Prabowo Subianto yang diduga melibatkan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo (LSP) CS terus dikembangkan Bareskrim Polri.

Bareskrim Periksa 59 Saksi dalam Kasus Dugaan Makar terhadap Prabowo, Penggeledahan Berlanjut
Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol. Susatyo Purnomo Condro (tengah).

fin.co.id – Penyidikan kasus dugaan tindak pidana makar terhadap Presiden Prabowo Subianto yang diduga melibatkan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo (LSP) CS terus dikembangkan Bareskrim Polri. Hingga Kamis, 19 November 2026, penyidik telah meminta keterangan dari 59 orang saksi.

Selain menggali keterangan para saksi, kepolisian juga melakukan penggeledahan di sejumlah tempat. Langkah tersebut bertujuan mengamankan dokumen serta berbagai barang bukti yang diperlukan untuk memperjelas rangkaian dugaan tindak pidana tersebut.

Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri, Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro, mengungkapkan bahwa pemeriksaan puluhan saksi dilakukan secara intensif selama satu pekan terakhir, terhitung sejak laporan polisi diterbitkan pada 11 November 2026.

"Sejak LP terbit di tanggal 11 November kemarin, secara maraton selama satu minggu ini penyidik Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri telah memeriksa sebanyak 59 orang saksi," katanya kepada wartawan, Kamis 19 November 2026.

Susatyo menambahkan, upaya pengumpulan bukti tidak hanya dilakukan melalui pemeriksaan saksi. Tim penyidik juga menyisir sejumlah lokasi untuk mencari dokumen dan barang bukti yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Bahkan, kegiatan penggeledahan masih berlangsung hingga dini hari menjelang penyampaian keterangan kepada awak media.

Ia menjelaskan, penyidik membutuhkan pendalaman secara menyeluruh untuk membuktikan dugaan makar. Sebab, terdapat sejumlah unsur hukum yang harus dipastikan terpenuhi sebelum perkara tersebut dapat disimpulkan.

Setidaknya, ada tiga aspek utama yang menjadi fokus pembuktian, yakni adanya kesepakatan atau pemufakatan, tindakan persiapan, hingga perbuatan yang sudah memasuki tahap permulaan pelaksanaan tindak pidana.

"Ini harus kami buktikan. Ada tiga hal yang harus kami laksanakan analisa, yaitu perbuatan pemufakatan, kemudian persiapan, dan yang ketiga adalah perbuatan permulaan," jelasnya.

Guna menjaga transparansi dan objektivitas penanganan perkara, Bareskrim turut menggelar ekspose atau gelar perkara secara internal. Dalam kegiatan tersebut, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) juga dilibatkan.

Pelibatan Kompolnas dimaksudkan untuk memastikan seluruh tahapan penyidikan berjalan secara profesional dan objektif, tanpa dipengaruhi penilaian subjektif dari pihak penyidik.

Susatyo menyebut, berbagai informasi yang beredar di tengah masyarakat, termasuk melalui media sosial, tetap menjadi bahan pendalaman. Meski demikian, informasi tersebut tidak serta-merta dijadikan dasar kesimpulan sebelum disandingkan dengan dokumen dan bukti yang telah diperoleh.

"Semua informasi kami terima, kami dalami, dan kami sesuaikan dengan berbagai dokumen yang ada," ujarnya.

Usai melaksanakan gelar perkara internal, penyidik dijadwalkan melakukan ekspose bersama tim jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejaksaan Agung pada hari berikutnya.

Koordinasi antara Bareskrim dan Kejaksaan Agung, kata Susatyo, sebenarnya sudah terjalin sejak tahap awal penyidikan. Hal itu ditandai dengan pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) setelah laporan polisi diterbitkan.

Berita Terkait