Nasional . 19/11/2026, 12:31 WIB

DPR Siapkan Badan Pengawas Independen dalam RUU Perampasan Aset

Penulis : Afdal Namakule  |  Editor : Afdal Namakule

fin.co.id - Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya mengamanatkan pembentukan badan pengawas independen untuk mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan, keberadaan badan pengawas tersebut menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan pelaksanaan undang-undang berjalan sesuai ketentuan dan tidak disalahgunakan oleh pihak tertentu.

"Kita sudah perkuat protokol pengawasannya sehingga undang-undang ini sulit sekali untuk disalahgunakan. Kita ada pengawas independen, kita bentuk satu pengawas independen yang ditunjuk oleh presiden dan disetujui oleh DPR," kata Habiburokhman pada rapat paripurna di Gedung DPR, Jakarta, Kamis 19 November 2026.

Habiburokhman menegaskan, penyusunan RUU Perampasan Aset mengedepankan prinsip keadilan, pemulihan, serta komitmen untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.

Dia mengungkapkan, selama proses pembahasan, Komisi III DPR menerima berbagai masukan dari masyarakat mengenai potensi penyalahgunaan aturan tersebut.

Salah satu kekhawatiran yang disampaikan masyarakat adalah kemungkinan RUU Perampasan Aset digunakan oleh pihak berkuasa untuk menyingkirkan lawan politik atau dimanfaatkan aparat penegak hukum untuk memeras masyarakat.

"Kami mendapat masukan dari masyarakat bagaimana jika undang-undang perampasan aset digunakan oleh mereka yang berkuasa untuk menghabisi lawan-lawan politiknya atau digunakan aparat penegak hukum untuk melakukan pemerasan terhadap warga negara," katanya.

Menurut Habiburokhman, pembentukan badan pengawas independen menjadi bagian dari upaya memperkuat mekanisme pengawasan terhadap penerapan undang-undang tersebut.

Selain melalui badan pengawas, pencegahan penyalahgunaan juga dilakukan dengan menerapkan kewajiban pembuktian yang berimbang dan transparan.

Sementara itu, Rapat Paripurna Ke-13 DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 menyetujui pengesahan RUU Perampasan Aset. Persetujuan tersebut menjadi babak baru bagi regulasi yang telah bergulir selama 18 tahun di parlemen. *

           

Network:
FinNews.id  |  Radarpena.co.id  |  IKNpos.id

© 2024 Copyrights by FIN.CO.ID. All Rights Reserved.

PT.Portal Indonesia Media

Alamat: Graha L9 Lantai 3, Jalan Kebayoran Lama Pal 7 No. 17, Grogol Utara, Kebayoran Lama, RT.7/RW.3 Kota Jakarta Selatan 12210

Telephone: 021-2212-6982

Email:fajarindonesianetwork@gmail.com