Ekonomi . 19/11/2026, 20:44 WIB

Menkeu Keluhkan Kekurangan Pajak Rp514 Triliun, Legislator PKS Desak Kejar Pajak Bisnis Besar

Penulis : Esnoe Faqih Wardhana  |  Editor : Esnoe Faqih Wardhana

fin.co.id - Kekurangan penerimaan pajak sebesar Rp514 triliun pada November–Desember 2026 menjadi perhatian Anggota Komisi XI DPR RI Amin AK. Ia meminta pemerintah tidak membebankan upaya mengejar target pajak kepada konsumen maupun pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), tetapi lebih serius menggali potensi dari bisnis berskala besar serta menutup kebocoran di internal perpajakan.

Desakan tersebut muncul setelah Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan bahwa penerimaan pajak masih kurang Rp514 triliun untuk memenuhi target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Menurut Amin, pemerintah perlu memperluas basis pajak dengan menyasar kegiatan usaha besar yang selama ini belum tergarap secara maksimal.

Ia mengatakan, Komisi XI DPR RI telah berulang kali mengingatkan pemerintah dalam rapat kerja agar berani mengejar potensi pajak dari sektor usaha besar. Amin menilai, masih banyak sumber penerimaan yang dapat digali apabila pemerintah bersungguh-sungguh memperluas jangkauan pemungutan pajak.

Desak Pemerintah Jangkau Pelaku Bisnis Besar

Di sisi lain, Amin mengapresiasi langkah Kementerian Keuangan yang mulai memperluas basis pajak pada bisnis daring (online). Namun, ia mengingatkan bahwa upaya tersebut tidak boleh berhenti pada sektor itu. Penegakan pajak juga harus menjangkau pelaku usaha berskala besar.

"Pemerintah perlu memperluas basis pajak. Jangan hanya mengejar pajak-pajak untuk UMKM atau rakyat kecil yang harus menanggung beban itu, tetapi kejar kegiatan bisnis besar yang selama ini belum tersentuh. Saya yakin potensinya masih sangat banyak, asal pemerintah serius dan berani," tegas Amin, Rabu, 18 November 2026.

Politisi Fraksi PKS tersebut juga mencontohkan keberhasilan penindakan oleh satuan tugas aparat penegak hukum yang disebut mampu menyelamatkan potensi pendapatan negara hingga puluhan triliun rupiah dari sektor-sektor yang sebelumnya sulit tersentuh. Menurut Amin, keberanian serupa perlu diterapkan dalam penegakan regulasi perpajakan nasional.

DPR Minta Pemerintah Perketat Pengawasan Aparatur Perpajakan

Selain mengejar potensi dari bisnis besar, Amin meminta pemerintah memperketat pengawasan terhadap aparatur perpajakan. Ia mengingatkan adanya potensi kebocoran penerimaan negara apabila oknum aparat pajak bekerja sama dengan pengusaha besar.

Karena itu, pemerintah perlu memitigasi setiap celah penyimpangan agar penerimaan negara tidak tergerus. Amin meyakini target pajak dapat tercapai apabila penegakan regulasi berjalan dan tidak ada penyimpangan di lingkungan aparat perpajakan.

"Ditegakkanlah regulasi, dan jangan sampai ada aparat pajak yang bermain dengan pelaku usaha besar. Pintu-pintu kebocoran itu harus benar-benar dimitigasi sebaik-baiknya. Saya yakin target pajak akan tercapai seandainya tidak ada penyimpangan, khususnya yang dilakukan oleh para aparat pajak," pungkas legislator daerah pemilihan Jawa Timur IV tersebut.

           

Network:
FinNews.id  |  Radarpena.co.id  |  IKNpos.id

© 2024 Copyrights by FIN.CO.ID. All Rights Reserved.

PT.Portal Indonesia Media

Alamat: Graha L9 Lantai 3, Jalan Kebayoran Lama Pal 7 No. 17, Grogol Utara, Kebayoran Lama, RT.7/RW.3 Kota Jakarta Selatan 12210

Telephone: 021-2212-6982

Email:fajarindonesianetwork@gmail.com