Politik . 19/11/2026, 20:25 WIB
Penulis : Mihardi | Editor : Mihardi
fin.co.id – Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengungkapkan agenda pertemuannya dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Pertemuan tersebut membahas rencana pembaruan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
Sjafrie menjelaskan, kedatangannya ke DPR bertujuan melakukan koordinasi dengan pimpinan parlemen yang membidangi urusan pertahanan dan politik keamanan.
"Saya berniat bertemu dengan Koordinator Polkam dari DPR RI yang membawahi pertahanan, yaitu Pak Sufmi Dasco," katanya kepada wartawan di DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis, 19 November 2026.
Selain berdiskusi dengan Dasco, Sjafrie juga menemui Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto. Pertemuan tersebut dimanfaatkan untuk bertukar pandangan mengenai sejumlah ketentuan dalam regulasi pertahanan yang dinilai perlu disesuaikan dengan perkembangan kondisi saat ini.
Menurut Sjafrie, Undang-Undang Pertahanan yang berlaku sejak 2002 sudah membutuhkan penyempurnaan. Ia menilai perkembangan situasi strategis dan kebutuhan pertahanan nasional saat ini menuntut adanya penyesuaian terhadap aturan tersebut.
"Undang-Undang Pertahanan yang Nomor 3 Tahun 2002 itu sudah lama sekali, 28 tahun, belum mengadakan satu penyempurnaan," ungkapnya.
Ia menambahkan, terdapat sejumlah aspek dalam penyelenggaraan pertahanan yang belum terakomodasi secara memadai dalam regulasi lama. Kondisi tersebut membuat beberapa ketentuan dinilai tidak lagi sepenuhnya relevan untuk menjawab tantangan pertahanan masa kini.
"Beberapa hal yang berkaitan dengan perkembangan di Undang-Undang Pertahanan yang seharusnya dikerjakan sekarang, itu ada ketinggalan kalau kita pakai Undang-Undang Pertahanan yang menggunakan tahun 2002," ucapnya.
Atas dasar itu, Sjafrie menyampaikan rencana pemerintah untuk mengajukan revisi UU Pertahanan kepada DPR. Ia menyebut usulan tersebut mendapat sambutan positif dari pihak legislatif.
"Diambut dengan baik dengan rencana kami akan, mengadakan satu, rencana revisi," ujarnya.
Untuk menindaklanjuti rencana tersebut, Sjafrie bersama Utut Adianto juga membahas pembentukan kelompok kerja (pokja) yang akan bertugas menyusun dan mendalami materi perubahan undang-undang.
Pemerintah berharap proses perumusan revisi dapat diselesaikan dalam waktu dekat sehingga pembahasan bersama DPR bisa dilanjutkan pada tahun berikutnya.
"Insyaallah di akhir tahun kita sudah mempunyai formulasi dan di tahun depan kita sudah bisa merevisi Undang-Undang Pertahanan ini," pungkasnya.
Strategi Pertahanan Defensif Akan Dimasukkan dalam Revisi UU
Sjafrie turut menyoroti belum tercantumnya secara eksplisit konsep strategi pertahanan negara dalam UU Pertahanan yang berlaku saat ini.
Network:
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNpos.id
PT.Portal Indonesia Media