Ekonomi . 19/11/2026, 08:36 WIB
Penulis : Afdal Namakule | Editor : Afdal Namakule
fin.co.id - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Informasi dan Komunikasi Digital, KH Masduki Baidlowi, memberikan tanggapan terkait belum terpenuhinya target penerimaan pajak dalam APBN 2026. Dia mempertanyakan kinerja Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyusul masih besarnya kekurangan setoran pajak menjelang akhir tahun.
Masduki menilai, wajar apabila masyarakat mempertanyakan kondisi tersebut. Terlebih, pemerintah selama ini telah membebani masyarakat dengan berbagai kewajiban pajak.
Menurutnya, kekurangan penerimaan pajak dalam jumlah besar seharusnya menjadi bahan evaluasi terhadap kinerja pengelolaan keuangan negara, khususnya di lingkungan Kementerian Keuangan.
“Penilaian masyarakat itu sangat wajar. Jadi, kalau kurangnya Rp10 triliun atau Rp20 triliun, mungkin orang masih bisa memahami. Tapi kalau kurangnya itu Rp400 triliun, Rp400 triliun begitu, ya orang bertanya, jadi kerjanya Menteri Keuangan itu ngapain saja, bisa kerja nggak?” kata Masduki, dikutip Kamis 19 November 2026.
Dia menegaskan, pertanyaan masyarakat tersebut bukan sesuatu yang berlebihan. Sebab, masyarakat juga ingin mengetahui sejauh mana pemerintah mengelola anggaran negara secara efisien.
Masduki menyoroti penggunaan APBN yang nilainya mencapai sekitar Rp3.400 triliun. Menurutnya, masyarakat saat ini mulai mempertanyakan apakah anggaran sebesar itu benar-benar digunakan secara efektif dan efisien.
“Rakyat saat ini sedang banyak mempertanyakan efisiensi penggunaan dana APBN yang kira-kira Rp3.400 triliun itu. Apakah digunakan secara efisien atau tidak? Rakyat sepertinya melihat penggunaan anggaran tersebut kurang efisien,” ujarnya.
Dia menilai, persoalan tersebut menjadi semakin serius karena masyarakat sudah merasakan beratnya berbagai kewajiban perpajakan.
Jika pengelolaan anggaran dinilai belum efisien, sementara penerimaan negara masih mengalami kekurangan dalam jumlah besar, Masduki khawatir beban tersebut pada akhirnya kembali ditanggung masyarakat.
“Kalau kemudian kurang efisien, sementara saat ini rakyat sudah dibebani pajak yang sedemikian berat, lalu sekarang ada kekurangan dana APBN untuk tahun 2027 sebesar Rp400 triliun lebih, berarti nanti bebannya kembali kepada rakyat lagi,” tuturnya.
Masduki pun mengingatkan agar pemerintah tidak terus-menerus menambah beban masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang menuntut kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan negara.
“Artinya apa? Rakyat akan semakin berat bebannya. Dibebani lagi. Kasihan rakyat. Pajaknya macam-macam, ada ini dan itu, segala macam. Rakyat yang akhirnya terbebani,” katanya.
Dia juga meminta agar kinerja Menteri Keuangan menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi pemerintah.
“Saya kira kerja dari Menteri Keuangan harus dipertimbangkan. Saya kira itu,” tegas Masduki.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan bahwa pemerintah masih harus mengumpulkan penerimaan pajak sebesar Rp514 triliun untuk memenuhi target APBN 2026.
Network:
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNpos.id
PT.Portal Indonesia Media