Resmi! Andra Soni Tetapkan UMP Banten 2027 Rp3,37 Juta, Naik 8,77 Persen
Pemerintah Provinsi Banten resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp3.372.828,70. Angka tersebut meningkat 8,77 persen dibandingkan UMP tahun sebelumnya.
fin.co.id - Pemerintah Provinsi Banten resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp3.372.828,70. Angka tersebut meningkat 8,77 persen dibandingkan UMP tahun sebelumnya.
Gubernur Banten Andra Soni mengumumkan penetapan tersebut di Kota Serang, Jumat 20 November 2026. Kenaikan upah yang diberikan kepada pekerja mencapai Rp271.947,30.
"Alhamdulillah, hari ini Pemerintah Provinsi Banten telah menetapkan Upah Minimum Provinsi atau UMP tahun 2027 sebesar Rp3.372.828,70, naik sebesar 8,77 persen atau Rp271.947,30," ujar Andra Soni.
Ketentuan mengenai kenaikan UMP tersebut dituangkan dalam Keputusan Gubernur Banten Nomor 708 Tahun 2026 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Banten Tahun 2027.
Baca Juga
Andra Soni menjelaskan, penentuan besaran UMP dilakukan dengan memperhitungkan sejumlah indikator ekonomi. Beberapa di antaranya adalah pertumbuhan ekonomi daerah, tingkat inflasi, serta kebutuhan hidup layak bagi pekerja beserta keluarganya.
Menurutnya, kebijakan pengupahan tidak hanya berorientasi pada peningkatan kesejahteraan buruh. Pemerintah daerah juga mempertimbangkan keberlangsungan usaha agar kenaikan upah tidak mengganggu iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi di Banten.
Meski demikian, Andra menegaskan bahwa daya tarik investasi daerah tidak semestinya dibangun dengan mengandalkan rendahnya upah tenaga kerja.
Dia menilai peningkatan produktivitas, kualitas sumber daya manusia, inovasi, serta hubungan industrial yang harmonis harus menjadi fondasi utama dalam memperkuat daya saing Banten.
"Kita ingin menghilangkan paradigma upah murah di Banten. Bagi kami, pertumbuhan ekonomi bukan hanya tentang besarnya investasi dan berkembangnya industri, tetapi juga sejauh mana hasil pembangunan dapat dirasakan langsung oleh pekerja dan masyarakat," katanya.
Andra Soni menambahkan, Pemprov Banten berupaya memastikan pembangunan ekonomi berjalan secara berkeadilan. Dengan demikian, peningkatan investasi dan daya saing sektor usaha diharapkan dapat berjalan seiring dengan perbaikan kesejahteraan para pekerja.