Ekonomi . 21/11/2026, 14:32 WIB

UMP Bali 2027 Naik 42,15 Persen, Koster Tetapkan Rp4,55 Juta per Bulan

Penulis : Mihardi  |  Editor : Mihardi

fin.co.id – Gubernur Bali Wayan Koster resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali 2027 sebesar Rp4.559.287 per bulan. Nilai tersebut mengalami kenaikan Rp1.351.828 atau 42,15 persen dibandingkan UMP tahun 2026 yang sebelumnya berada di angka Rp3.207.459.

Penetapan besaran upah tersebut tercantum dalam Keputusan Gubernur Bali Nomor 995/03-M/HK/2026 tentang Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Bali Tahun 2027.

“Upah Minimum Provinsi Bali Tahun 2027 sebesar empat juta lima ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah (Rp4.559.287, red) per bulan,” demikian bunyi poin pertama keputusan gubernur sebagaimana dikutip dari siaran pers resmi yang diterima Disway Group, Sabtu, 21 November 2026.

Dalam keputusan yang sama, pemerintah menetapkan pemberlakuan UMP Bali 2027 mulai 1 Januari 2027.

Tak hanya upah minimum provinsi, Koster juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) bagi pekerja di sektor hotel bintang sebesar Rp4.644.907 per bulan.

Besaran upah sektoral tersebut lebih tinggi Rp85.620 dari UMP umum Bali 2027. Penetapannya didasarkan pada klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia tahun 2025.

Penentuan UMP 2027 juga merujuk pada usulan Dewan Pengupahan Provinsi Bali yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 001/DPP-Bali/XI/2026 tertanggal 18 November 2026. Melalui rekomendasi tersebut, Dewan Pengupahan mengusulkan besaran UMP sebesar Rp4.559.287 per bulan.

Usulan itu juga sejalan dengan aspirasi Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) yang sebelumnya disampaikan kepada Gubernur Bali.

Namun, FSPM Regional Bali bersama Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Provinsi Bali sebelumnya mendorong agar penetapan upah minimum menggunakan perhitungan Kebutuhan Hidup Layak (KHL), bukan berdasarkan formula pengupahan.

Dalam keputusan gubernur tersebut, KHL Bali untuk 2027 yang ditetapkan pada 2026 mencapai Rp5.604.481 per bulan. Dengan UMP yang berada di angka Rp4.559.287, rasio upah minimum terhadap kebutuhan hidup layak tercatat sebesar 81,35 persen.

Persentase tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2026, ketika rasio UMP terhadap KHL masih berada di angka 61,54 persen.

Koster berharap kenaikan upah minimum ini dapat memberikan dampak terhadap peningkatan penghasilan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), termasuk PPPK paruh waktu, serta para pekerja di sektor pariwisata.

Menurutnya, bertambahnya pendapatan pekerja diharapkan mampu memperkuat daya beli masyarakat, menunjang kesejahteraan, sekaligus mendorong produktivitas tenaga kerja.

Pemprov Bali bersama seluruh pemerintah kabupaten dan kota di wilayah Bali diminta menjalankan ketentuan UMP yang telah ditetapkan. Para pengusaha juga diwajibkan mengikuti aturan pembayaran upah minimum sesuai keputusan gubernur.

Penetapan UMP Bali 2027 ini dilakukan bertepatan dengan peringatan Hari Puputan Margarana ke-80. Momentum tersebut diharapkan turut menjadi dorongan bagi peningkatan kesejahteraan pekerja di Pulau Dewata.

           

Network:
FinNews.id  |  Radarpena.co.id  |  IKNpos.id

© 2024 Copyrights by FIN.CO.ID. All Rights Reserved.

PT.Portal Indonesia Media

Alamat: Graha L9 Lantai 3, Jalan Kebayoran Lama Pal 7 No. 17, Grogol Utara, Kebayoran Lama, RT.7/RW.3 Kota Jakarta Selatan 12210

Telephone: 021-2212-6982

Email:fajarindonesianetwork@gmail.com