Politik

Wamen HAM Minta Anak Pejabat Tak Jadi Korban Perundungan Politik: Kesalahan Orang Tua Bukan Warisan

Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamen HAM) Mugiyanto mengimbau masyarakat agar tidak menyeret anak-anak ke dalam konflik maupun perselisihan politik yang melibatkan orang tua mereka.

Wamen HAM Minta Anak Pejabat Tak Jadi Korban Perundungan Politik: Kesalahan Orang Tua Bukan Warisan
Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamen HAM) Mugiyanto.

fin.co.id - Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamen HAM) Mugiyanto mengimbau masyarakat agar tidak menyeret anak-anak ke dalam konflik maupun perselisihan politik yang melibatkan orang tua mereka. Ia menegaskan, perbedaan pilihan dan pandangan politik tidak boleh menjadi alasan untuk menjadikan anak sebagai sasaran kebencian, intimidasi, ataupun perundungan.

Menurut Mugiyanto, setiap anak memiliki hak perlindungan yang melekat pada dirinya dan tidak seharusnya menerima dampak negatif dari tindakan maupun keputusan politik orang tuanya.

“Tidak ada dosa yang diwariskan kepada anak. Orang boleh tidak menyukai orang tuanya, berbeda pandangan politik, bahkan mengkritik dengan keras. Tetapi jangan melibatkan anak-anak mereka dalam permusuhan itu. Anak memiliki haknya sendiri dan tidak berkewajiban menanggung akibat dari tindakan orang tuanya,” ujar Mugiyanto dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, 21 November 2026.

Pernyataan tersebut muncul sebagai respons atas keprihatinannya terhadap dugaan perundungan yang dialami anak seorang tokoh politik. Kasus tersebut mencuat bertepatan dengan peringatan Hari Anak Sedunia pada 20 November 2026.

Mugiyanto menyebut persoalan anak yang mendapat komentar negatif karena posisi atau persoalan orang tuanya bukan kejadian baru di Indonesia. Sejumlah anak dari kalangan politikus maupun figur publik sebelumnya juga pernah mengalami perlakuan serupa, terutama melalui media sosial.

Ia mengingatkan bahwa hak anak untuk memperoleh perlindungan telah diatur secara tegas dalam berbagai instrumen hukum. Salah satunya Pasal 2 ayat (2) Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang mengatur kewajiban negara melindungi anak dari diskriminasi maupun hukuman akibat status, aktivitas, dan pandangan orang tua atau anggota keluarganya.

Ketentuan tersebut juga diperkuat melalui Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Aturan itu menjamin hak setiap anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Lebih jauh, Mugiyanto mengajak masyarakat mengambil pelajaran dari sejarah Indonesia, ketika anak dan anggota keluarga pernah mengalami diskriminasi akibat tuduhan yang ditujukan kepada orang tua mereka.

Pada era Orde Baru, misalnya, kebijakan yang dikenal dengan istilah "bersih diri" dan "bersih lingkungan" membuat hubungan keluarga menjadi salah satu dasar pembatasan akses terhadap pekerjaan maupun jabatan tertentu. Kebijakan tersebut turut berdampak pada keturunan orang-orang yang dituduh memiliki keterlibatan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Menurutnya, pengalaman kelam tersebut harus menjadi pengingat agar stigma dan kesalahan seseorang tidak diwariskan kepada anak maupun keturunannya.

Prinsip perlindungan itu, kata dia, juga harus diterapkan tanpa pengecualian terhadap anak-anak dari keluarga yang dituduh memiliki keterkaitan dengan gerakan separatisme, terorisme, ataupun ekstremisme.

Di sisi lain, Mugiyanto menegaskan bahwa kritik terhadap pejabat publik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan demokrasi. Masyarakat tetap memiliki kebebasan untuk mempertanyakan kebijakan pemerintah, menyampaikan keberatan, hingga menuntut pertanggungjawaban para pemegang kekuasaan.

Namun, ia mengingatkan bahwa tanggung jawab atas keputusan politik hanya melekat pada pihak yang mengambil keputusan tersebut. Anak dan anggota keluarga tidak boleh ikut menanggung konsekuensi dari tindakan orang tua mereka.

“Demokrasi harus memberi ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mengawasi dan mengkritik kekuasaan. Tetapi hubungan keluarga tidak menjadikan seseorang ikut bertanggung jawab atas tindakan pejabat. Anak-anak tidak boleh kehilangan perlindungan haknya hanya karena orang tuanya menjadi sasaran kritik publik,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan agar perlindungan hak anak tidak disalahgunakan untuk membatasi kebebasan masyarakat dalam menyampaikan kritik. Sebaliknya, kebebasan berpendapat tidak dapat dijadikan pembenaran untuk melakukan ancaman, intimidasi, maupun perundungan terhadap anak-anak.

Berita Terkait