Wamen HAM Minta Anak Pejabat Tak Jadi Korban Perundungan Politik: Kesalahan Orang Tua Bukan Warisan
Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamen HAM) Mugiyanto mengimbau masyarakat agar tidak menyeret anak-anak ke dalam konflik maupun perselisihan politik yang melibatkan orang tua mereka.
Mugiyanto menilai maraknya kasus perundungan terhadap anak figur publik menjadi sinyal bahwa pemahaman masyarakat mengenai hak asasi manusia di ruang digital masih perlu diperkuat.
Literasi digital berbasis HAM, menurutnya, penting agar masyarakat mampu membedakan kritik terhadap tindakan seseorang dengan serangan pribadi terhadap pihak lain yang tidak memiliki keterlibatan dalam persoalan tersebut.
Selain meningkatkan edukasi, ia juga mendorong tersedianya saluran pengaduan dan mekanisme penanganan perundungan yang mudah dijangkau oleh anak maupun keluarganya.
“Peringatan Hari Anak Sedunia hendaknya mengingatkan kita bahwa perlindungan anak berlaku bagi siapa pun, tanpa memandang latar belakang keluarganya. Pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan penyedia platform digital mempunyai tanggung jawab masing-masing untuk memastikan anak-anak dapat tumbuh dan beraktivitas, termasuk di ruang digital, tanpa menjadi sasaran perundungan,” tutur Mugiyanto.
Baca Juga
Dengan demikian, ia berharap ruang demokrasi di Indonesia tetap memberikan kebebasan bagi masyarakat untuk mengkritik kekuasaan tanpa mengorbankan hak dan perlindungan anak yang tidak terlibat dalam persoalan politik orang tuanya.