Hukum dan Kriminal . 22/11/2026, 06:30 WIB
Penulis : Afdal Namakule | Editor : Afdal Namakule
fin.co.id - Rien Wartia Trigina atau Erin akhirnya angkat bicara mengenai polemik pengunduran diri tim kuasa hukumnya dalam menangani perkara yang tengah dihadapinya.
Mantan istri Andre Taulany itu menegaskan bahwa berakhirnya hubungan hukum dengan pengacara sebelumnya bukan disebabkan pengunduran diri, melainkan keputusan dirinya sendiri.
Klarifikasi tersebut disampaikan Erin melalui pernyataan tertulis yang diunggah di akun Instagram pribadinya pada Sabtu 21 November 2026.
Dalam keterangannya, Erin menyebut telah mencabut surat kuasa terhadap penasihat hukum sebelumnya pada 19 November 2026. Keputusan itu diambil setelah mempertimbangkan sejumlah hal yang dinilai tidak berjalan sebagaimana mestinya dalam hubungan antara advokat dan klien.
"Saya ingin menegaskan bahwa hubungan hukum antara saya dengan kuasa hukum sebelumnya berakhir, bukan karena yang bersangkutan mengundurkan diri, melainkan karena saya sendiri yang mengambil keputusan untuk mengakhiri hubungan pemberian kuasa tersebut melalui pencabutan surat kuasa tertanggal 19 November 2026," tulis Erin.
Ia kemudian membeberkan tiga alasan yang menjadi pertimbangannya untuk mengakhiri hubungan profesional dengan tim pengacara sebelumnya.
Pertama, Erin merasa komunikasi antara dirinya dan kuasa hukum belum berjalan secara optimal. Kedua, ia mengaku belum mendapatkan penjelasan yang cukup mengenai aspek hukum, perkembangan perkara, serta langkah-langkah yang akan ditempuh.
Ketiga, Erin menginginkan pendamping hukum yang lebih komunikatif dan transparan, terutama dalam menjelaskan setiap perkembangan kasus yang sedang dihadapinya.
"Selama ini Saya merasa belum memperoleh penjelasan dan pemahaman yang memadai mengenai aspek hukum, perkembangan, serta langkah-langkah hukum yang sedang dan akan ditempuh dalam perkara saya" katanya.
"Saya menginginkan pendamping hukum yang lebih komunikatif, transparan, dan memberikan penjelasan secara komprehensif terhadap setiap perkembangan perkara, dikarenakan saya tidak begitu memahami perihal hukum," imbuhnya.
Dalam pernyataan yang sama, Erin mengaku terkejut dengan pemberitaan mengenai mundurnya tim kuasa hukum sebelumnya. Ia menilai informasi tersebut berpotensi menimbulkan kesan bahwa pengacaranya secara sukarela mengakhiri pendampingan hukum.
Erin kembali menegaskan bahwa keputusan pencabutan kuasa sepenuhnya berasal dari dirinya sebagai klien.
Ia juga mengungkapkan telah menunjuk penasihat hukum baru untuk melanjutkan pendampingan dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak hukumnya.
"Saat ini, saya juga telah menunjuk kuasa hukum yang baru untuk melanjutkan pendampingan dan memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak saya. Kuasa hukum yang baru juga telah melakukan koordinasi dengan pihak pelapor serta pihak Kepolisian Resor Metro Jakarta Selatan guna memperoleh kejelasan mengenai perkembangan penanganan perkara saya," ungkapnya.
Tak hanya menjelaskan alasan pencabutan surat kuasa, Erin juga menyoroti penyampaian informasi terkait perkaranya ke ruang publik.
Menurut Erin, informasi yang diperoleh advokat selama menjalankan tugas pendampingan klien semestinya tetap memperhatikan batasan kerahasiaan dan profesionalitas, termasuk setelah hubungan hukum antara kedua pihak berakhir.
Ia bahkan menyatakan tengah mempertimbangkan untuk mengadukan persoalan tersebut kepada organisasi advokat yang berwenang agar dapat diperiksa berdasarkan ketentuan kode etik profesi.
"Selain itu, saya juga menyayangkan apabila terdapat informasi atau hal-hal terkait perkara yang masih dalam proses hukum disampaikan kepada ruang publik tanpa mempertimbangkan batasan kerahasiaan dan profesionalitas hubungan advokat dengan klien, menurut saya seharusnya ketika kami sudah mengakhiri hubungan hukum maka tidak ada lagi informasi yang boleh dikeluarkan di muka umum," tulisnya.
Erin menilai persoalan tersebut perlu dilihat dari perspektif kode etik profesi advokat, khususnya mengenai kewajiban menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari klien.
"Menurut pandangan saya, tindakan tersebut perlu dikaji dari perspektif kode etik profesi advokat, khususnya mengenai kewajiban menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari klien. Atas hal tersebut, saya sedang mempertimbangkan langkah pengaduan kepada organisasi advokat yang berwenang agar dapat dilakukan pemeriksaan sesuai mekanisme dan ketentuan kode etik yang berlaku apabila terjadi dugaan pelanggaran kode etik," lanjutnya.
Menutup pernyataannya, Erin meminta media dan masyarakat memberikan ruang bagi dirinya bersama tim kuasa hukum yang baru untuk menyelesaikan persoalan tersebut melalui jalur hukum.
Ia berharap pemberitaan maupun opini publik tidak dibangun berdasarkan informasi yang belum terkonfirmasi secara menyeluruh.
"Terakhir, saya memohon kepada rekan-rekan media dan masyarakat untuk memberikan waktu serta ruang kepada saya dan kuasa hukum yang baru dalam menyelesaikan persoalan ini melalui mekanisme hukum yang berlaku."
"Saya berharap seluruh pihak dapat menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tidak membangun opini berdasarkan informasi yang belum terkonfirmasi secara utuh" pungkasnya.
Diketahui, Erin telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap asisten rumah tangga (ART).
Hal ini dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto. Meski telah jadi tersangka, Erin tak ditahan.
"Benar, RWT telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penganiayaan terhadap ART yang ditangani Unit VI PPA Polres Metro Jakarta Selatan," kata Kombes Budi, Sabtu 21 November 2026.
Budi mengatakan Erin telah memenuhi panggilan penyidik pada 20 November 2026. Erin datang dengan didampingi penasihat hukum untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. *
Network:
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNpos.id
PT.Portal Indonesia Media