Hukum dan Kriminal . 22/11/2026, 18:30 WIB

Kejagung Tetapkan PT BSJ Tersangka Korupsi Tambang Nikel Sultra, Pengamat Soroti Kerugian Negara

Penulis : Mihardi  |  Editor : Mihardi

fin.co.id - Penyelidikan kasus dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara kembali membuka celah lemahnya sistem pengawasan serta penegakan hukum di sektor mineral. Pada pekan lalu, Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menjerat PT BSJ sebagai tersangka korporasi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan tambang nikel untuk kurun waktu 2013–2025, di mana perusahaan tersebut berada di bawah kendali pengusaha Arif Kurniawan atau AK.

“Tim penyidik Kejaksaan Agung telah menetapkan tersangka PT BSJ sebagai tersangka korporasi,” kata Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna.

Dalam konstruksi perkaranya, PT BSJ disinyalir tetap menjalankan operasi penambangan nikel secara ilegal kendati masa berlaku Izin Usaha Pertambangan (IUP) miliknya telah habis sejak 2014 silam. Penetapan status tersangka korporasi ini dilakukan setelah penyidik Kejagung merampungkan pemeriksaan terhadap 38 orang saksi, dengan AK diidentifikasi oleh Anang sebagai salah satu pihak penerima manfaat (beneficial owner).

Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara, memperkirakan bahwa aktivitas pertambangan tanpa izin tersebut berisiko menimbulkan kerugian bagi negara.

"Ya pasti," ujar Marwan saat dimintai tanggapan oleh wartawan mengenai potensi kerugian negara akibat dugaan praktik tersebut, dikutip, Minggu, 22 November 2026.

Menurut Marwan, langkah hukum yang tengah dijalankan Kejagung sepatutnya dijadikan momentum titik balik bagi pemerintah untuk kembali menegakkan amanat Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945, terutama dalam menjamin agar pemanfaatan kekayaan sumber daya alam benar-benar ditujukan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pada kesempatan yang sama, ia melontarkan kritik tajam terhadap arah kebijakan sektor pertambangan di era pemerintahan terdahulu yang dinilainya justru memberi karpet merah bagi praktik oligarki dan eksploitasi sumber daya secara berlebihan.

"Mereka memberikan tax holiday untuk industri ekstaktif. Tidak ada di negara lain di dunia," kata Marwan.

Ia pun menaruh harapan agar aparat penegak hukum semakin menggencarkan upaya pemberantasan mafia tambang dengan tetap berpijak teguh pada koridor konstitusi.

"Setuju. Harus lebih giat tapi tetap merujuk ke Pasal 33," katanya.

           

Network:
FinNews.id  |  Radarpena.co.id  |  IKNpos.id

© 2024 Copyrights by FIN.CO.ID. All Rights Reserved.

PT.Portal Indonesia Media

Alamat: Graha L9 Lantai 3, Jalan Kebayoran Lama Pal 7 No. 17, Grogol Utara, Kebayoran Lama, RT.7/RW.3 Kota Jakarta Selatan 12210

Telephone: 021-2212-6982

Email:fajarindonesianetwork@gmail.com