Biaya Haji 2027 Bakal Dipangkas? Begini Kata Menhaj
Pemerintah terus mengupayakan agar biaya penyelenggaraan ibadah haji pada 2027 dapat ditekan
Pemerintah terus mengupayakan agar biaya penyelenggaraan ibadah haji pada 2027 dapat ditekan
Petugas gabungan berhasil menggagalkan keberangkatan 71 calon jemaah haji non-prosedural.
Kepala Kanwil Kemenag DKI Jakarta, Adib mengatakan, tiga menteri melepas keberangkatan calon jemaah haji kelompok terbang (kloter) pertama, Kamis, 1 Mei 2025.
Ia mengatakan jika bisa biaya haji Indonesia lebih murah dari Malaysia.
36 orang yang digagalkan tersebut terdiri dari 34 calon jemaah dan 2 orang sebagai pendamping.
Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar resmi melepas Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi di Asrama Haji Cipondoh, Kota Tangerang, Banten, Rabu, 7 Mei 2025.
Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) menggagalkan keberangkatan 264 jemaah calon haji non prosedural.
Indonesia mendapat 221.000 kuota, terdiri atas 203.320 jemaah haji reguler dan 17.680 jemaah haji khusus
Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi telah mencegah keberangkatan 1.243 orang yang hendak beribadah haji nonprosedural pada periode 23 April hingga 1 Juni 2025.
Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno Hatta menggagalkan keberangkatan 719 orang yang hendak berangkat ke Tanah Suci untuk melakuka haji.
Kementerian Dalam Negeri Kerajaan Arab Saudi mengumumkan penangkapan terhadap 50 orang yang terbukti melanggar peraturan pelaksanaan ibadah haji
PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney) Kantor Cabang Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, menyambut kepulangan jemaah haji Indonesia.
Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti tata kelola pelaksanaan musim haji 2025.
Berdasarkan laporan pewarta di lapangan, Kamis, Yaqut tiba pada pukul 09.31 WIB dan membawa map biru.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengusut tuntas dugaan aliran uang haram terkait alias suap penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji yang diduga mengalir ke pejabat di Kementerian Agama (Kemenag) era Yaqut Cholil Qoumas tahun 2023-2024.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak menutup kemungkinan untuk memanggil Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. Dugaan penyelewengan ini terjadi di penghujung masa pemerintahan Jokowi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan kerugian negara di dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 mencapai lebih Rp1 triliun.
Lebih lanjut Budi mengatakan penggeledahan tersebut masih berlangsung hingga Rabu pukul 15.00 WIB.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menyebut Presiden Prabowo Subianto akan segera membuat Peraturan Presiden (Perpres) terkait perubahan status Badan Haji menjadi Kementerian.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan dugaan korupsi kuota haji 2024 menyebabkan sebanyak 8.400 calon jemaah haji yang telah mengantre gagal berangkat.
Beberapa saksi tersebut adalah Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex (IAA alias GA) yang sempat menjabat sebagai mantan staf khusus