.png){kind=small}
Ahmad Sahroni resmi kembali menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi NasDem.
Komisi III DPR RI mulai membahas pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset dalam rapat yang digelar, Kamis, 15 Januari 2026.
DPR RI menyepakati bahwa Polri berkedudukan langsung di bawah Presiden. DPR juga menegaskan Polri tidak ditempatkan sebagai lembaga yang berada di bawah kementerian mana pun.
Ahmad Sahroni resmi terpilih kembali sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI mewakili Fraksi NasDem dalam rapat pleno pelantikan pimpinan Komisi III DPR RI yang digelar, Kamis, 19 Februari 2026.
Aksi unjuk rasa terkait tuntutan percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset akan kembali digelar pada 27 Agustus 2026. Demonstrasi tersebut rencananya berlangsung di Gedung DPR RI, Jakarta.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Mohammad Rano Alfath ikut mengomentari judul lagu Bayar Bayar Bayar yang dinyanyikan grup band punk asal Purbalingga bernama Sukatani.
Abdullah meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk memberikan teguran keras terhadap sikap Aditya.
Kasus suap yang menjerat Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Muhammad Arif Nuryanta, memicu reaksi keras dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni
Komisi III DPR RI mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto melakukan pembubaran Satgas Saber Pungli yang dibentuk era mantan Presiden Jokowi.
Komisi III DPR RI menggelar Rapat Kerja (Raker) RI bersama Polri di ruang rapat Komisi III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 7 Juli 2025.
Kejaksaan Agung (Kejagung) mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp18,5 triliun pada 2026 setelah pagu indikatifnya turun hingga 63,2 persen dari tahun sebelumnya.
Langkah yang diklaim untuk memberantas praktik pencucian uang dan judi online ini justru dinilai bisa menimbulkan polemik baru di masyarakat.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, membantah kabar yang menyebut Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis, ikut terjaring dalam OTT oleh KPK
Komisi III DPR RI memberikan apresiasi atas keberhasilan Polda Metro Jaya mengungkap jaringan narkoba internasional dengan barang bukti mencapai 516 kilogram sabu.
Uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon tunggal hakim konstitusi tersebut sudah sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan
Kosmak mendesak Komisi III DPR segera membentuk Panitia Khusus (Panjasus) terkait kasus dugaan suap yang menyeret mantan pejabat Mahkamah Agung (MA), Zarof Ricar.
Komisi III DPR RI akhirnya menyetujui pengangkatan Inosentius Samsul sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menggantikan Arief Hidayat yang segera memasuki masa pensiun.
Komisi III DPR RI resmi menyelesaikan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon Hakim Konstitusi, Inosentius Samsul.
Komisi III DPR RI menargetkan penyelesaian dua RUU penting, yakni RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan RUU Perampasan Aset, agar dapat disahkan sebelum akhir tahun 2025.
Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset kini resmi tercantum dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas periode 2025–2026.
Polemik revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) kembali menghangat setelah beredar kabar bahwa Polri tidak lagi menjadi penyidik utama
