.png){kind=small}
Kejagung memeriksa 16 saksi dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) periode 2025–2026, Senin, 10 Agustus 2026.
Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) memeriksa tiga saksi terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Badan Gizi Nasional (BGN) periode 2025–2026.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak boleh ada praktik manipulasi data maupun laporan keuangan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
DPR RI akan mengkaji lebih dulu wacana pembentukan peradilan ad hoc yang secara khusus menangani perkara terkait Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Mensesneg Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah belum membahas kemungkinan pemberian amnesti kepada pimpinan BUMN yang terseret dugaan korupsi, termasuk bagi pihak yang mengembalikan kerugian negara.
Wakil Ketua Harian DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sekaligus inisiator PKB EcoGen, Nadya Alfi Roihana, meminta Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola kawasan hutan.
Dugaan persoalan internal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (Ubhara Jaya) mencuat setelah surat terbuka berisi 25 persoalan di lingkungan kampus beredar di media sosial
Tim penyidik pada Jampidsus Kejagung menyita uang sekitar Rp401 miliar dari PT Ceria Nugraha Indotama (CNI) dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola komoditas nikel tahun 2017-2020.
Kejaksaan Agung (Kejagung) diam-diam telah melakukan pemeriksaan terhadap ratusan orang saksi dalam kasus dugaan korupsi tata kelola nikel yang menyeret PT Ceria Nugraha Indotama (CNI) periode 2017-2020.
OJK resmi memberlakukan PADK 3/2026 untuk memperketat pelaporan aset kripto. Tokocrypto menyambut baik aturan ini guna memperkuat ekosistem nasional.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, memperkuat tata kelola pemerintahan sebagai langkah preventif untuk menutup celah terjadinya praktik korupsi.
Pengamat pendidikan Ina Liem mendorong audit menyeluruh tata kelola PTN setelah KPK mengungkap dugaan korupsi di Unsoed.
Dukungan penuh dilayangkan oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto atas wacana Presiden Prabowo Subianto yang ingin merampingkan (streamline) jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Pemerintah masih menyiapkan tata kelola dan Raperpres KDKMP, termasuk penempatan manajer koperasi di berbagai daerah.
