.png){kind=small}
Kejagung melalui Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jampidsus kembali melakukan pemeriksaan saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola komoditas nikel periode 2017-2020.
ADB menyetujui pinjaman Rp11,5 triliun untuk memperkuat pengelolaan fiskal daerah, tata kelola digital, dan layanan publik Indonesia.
Kejaksaan Agung (Kejagung) melalui Tim Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola PT Minyak dan Gas Bumi (Perseroda) Kota Bekasi.
Zainul Munasichin menyoroti selisih Rp10 triliun dalam anggaran MBG dan meminta BGN menghitung ulang berdasarkan hari efektif.
Tim Penyidik Jampidsus memeriksa sepuluh orang saksi dugaan tindak pidana korupsi terkait tata kelola program MBG pada Badan Gizi Nasional.
Jampidsus Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa empat orang saksi dalam proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait tata kelola PT Minyak dan Gas Bumi (Perseroda) Kota Bekasi.
Kejaksaan Agung melalui tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) memeriksa tiga orang saksi dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait tata kelola komoditas nikel.
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto meminta jajarannya melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola pelayanan publik di sektor keimigrasian dan pemasyarakatan.
Penyidik Jampidsus memeriksa dua saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait tata kelola pertambangan mineral yang dilakukan oleh PT PMM.
Tim Penyidik Jampidsus memeriksa empat saksi dalam perkara dugaan korupsi tata kelola komoditas nikel tahun 2017 hingga 2020.
Tim penyidik Jampidsus memeriksa seorang saksi terkait penyidikan dugaan korupsi dalam penyimpangan tata kelola PT Minyak dan Gas Bumi (Perseroda) Kota Bekasi.
Sorotan tersebut muncul karena dalam hasil pemeriksaan disebutkan terdapat penerima dana hibah yang tidak mengajukan usulan tertulis atau proposal.
Komisi III DPR RI mendorong badan pengelola aset hasil perampasan dibuat independen dan menyoroti potensi penyusutan nilai barang sitaan.
Komisi XIII DPR RI akan memanggil Ombudsman dan Ditjenpas untuk meminta penjelasan terkait dugaan fasilitas mewah di Lapas Cibinong.
Silfester diangkat sebagai Komisaris Independen pada 18 September 2026. Namun, pada 23 September 2026, pemegang saham PT Pelindo Jasa Maritim memutuskan untuk memberhentikannya.
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) melakukan pemeriksaan internal di Lapas Kelas IIA Cibinong menyusul temuan Ombudsman Republik Indonesia.
Polemik di Lapas Kelas IIA Cibinong mendorong anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif meminta pembenahan tata kelola pemasyarakatan dilakukan secara menyeluruh.
Kementerian Komdigi menyoroti perkembangan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) yang semakin mampu menghasilkan konten menyerupai kenyataan.
Kejaksaan Agung kembali melakukan pemeriksaan saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait tata kelola pertambangan mineral bukan logam yang melibatkan PT PMM.
Kejaksaan Agung kembali mendalami perkara dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan tata kelola PT Minyak dan Gas Bumi (Perseroda) Kota Bekasi dalam kerja sama operasi atau KSO dengan PT Pertamina EP.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri meminta rencana audit forensik terhadap pengelolaan keuangan haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dilaksanakan dengan mempertimbangkan urgensi serta kepentingan jemaah.