.png){kind=small}
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih melakukan pendalaman atas dugaan korupsi dalam pengelolaan kuota haji tahun 2024.
Sikap kooperatif dibutuhkan agar proses penegakan hukum terkait dugaan tindak pidana korupsi tersebut dapat berjalan dengan efektif.
Tujuh orang yang dibawa ke Jakarta tersebut terdiri atas seorang penyelenggara negara atau Bupati Bekasi Ade Kuswara dan enam orang pihak swasta.
Kasus ini menjadi momentum perbaikan ke depan dan menjadi contoh bagi jaksa-jaksa yang lain agar tidak berbuat curang.
KPK tidak memiliki alasan ataupun inisiatif khusus agar dapat melakukan OTT hingga tiga kali dalam sehari.
Jaksa itu adalah Kajari Hulu Sungai Utara Albertinus Parlinggoman Napitupulu dan Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara Asis Budianto
Kejaksaan Agung (Kejagung) mengonfirmasi adanya oknum jaksa yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT).
Kejagung apresiasi KPK lakukan OTT oknum Jaksa Banten terkait pemerasan kasus UU ITE. Barang bukti Rp941 Juta diamankan, 5 orang jadi tersangka!
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang (ADK), dan ayahnya yang menjabat sebagai Kepala Desa Sukadami, HM Kunang (HMK), sebagai tersangka
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, Albertinus Parlinggoman Napitupulu (APN),
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan praktik lancung yang menjerat Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang (ADK). Orang nomor satu di Kabupaten Bekasi tersebut
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Bekasi periode 2025-2030, Ade Kuswara Kunang (ADK), sebagai tersangka atas dugaan penerimaan suap dan gratifikasi dengan nilai total mencapai Rp14,2 miliar.
KPK kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, lembaga antirasuah tersebut menjaring enam orang dalam OTT ke-11 sepanjang tahun 2025.
Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, Sabtu 20 Desember 2025.
Jaksa Agung dukung penuh OTT KPK terhadap oknum jaksa di Banten dan Kalsel sebagai momentum bersih-bersih institusi dari oknum tak bertanggung jawab.
KPK segel rumah Kajari Bekasi Eddy Sumarman terkait OTT Bupati Ade Kuswara. Kejagung tegaskan tidak akan lindungi oknum jaksa yang terlibat korupsi.
Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tangerang akhirnya angkat bicara terkait kasus pemerasan terhadap Tenaga Kerja Asing asal Korea yang melibatkan kasi pidum.
KPK melakukan OTT ke-11 pada tahun 2025, yakni di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalsel, pada 18 Desember 2025.
Kejagung bergerak cepat menindaklanjuti penetapan tersangka oleh KPK terhadap tiga pejabat Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara (HSU).
KPK menangkap Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang bersama ayahnya, HM Kunang, karena diduga terlibat dalam praktik ijon pengadaan proyek
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat 11 operasi tangkap tangan (OTT) sepanjang tahun 2025. Dari rangkaian operasi tersebut, total 118 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam berbagai perkara korupsi.