KPK Hentikan Kasus Aswad Sulaiman Sejak 17 Desember 2024
KPK tidak memiliki cukup bukti karena Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sebagai auditor negara menyatakan tidak dapat menghitungnya.
KPK tidak memiliki cukup bukti karena Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sebagai auditor negara menyatakan tidak dapat menghitungnya.
KPK juga mendorong agar setiap kebijakan yang diambil sesuai dengan orientasi kepentingan publik dalam prinsip pencegahan korupsi.
Kasus ini mencakup pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) di lingkungan Kemendikbudristek pada rentang tahun 2019 hingga 2022.
Kasus ini berpusat pada dugaan penyimpangan dalam program digitalisasi pendidikan, khususnya pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management
Nadiem menerima paparan langsung mengenai keterbatasan teknis Chromebook dari Konsultan Teknologi Kemendikbudristek, Ibrahim Arief
Nadiem sejatinya mengetahui bahwa laptop Chromebook dengan sistem operasi Chrome tidak optimal untuk proses belajar mengajar, terutama di daerah 3T
Sejumlah figur publik dari kalangan influencer hingga insan perfilman tampak menghadiri sidang pembacaan dakwaan terhadap mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, yang digelar di Tipikor
Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim (NAM), didakwa memperkaya diri sendiri hingga ratusan miliar rupiah dalam perkara dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook.
Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim, membantah keras tudingan bahwa dirinya memperoleh keuntungan pribadi dalam perkara dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa ketentuan restorative justice (RJ) dalam KUHAP yang baru sama sekali tidak dapat diterapkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi.
Suasana sidang dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di lingkungan Kemendikbudristek sempat diwarnai teguran dari majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat terhadap sejumlah prajurit TNI yang berjaga di dalam ruang sidang.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menelusuri dugaan aliran dana yang diduga mengalir dari mantan Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang (ADK) kepada seorang jaksa yang juga pernah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Eddy Sumarman.
Negara mengalami kerugian yang tidak sedikit, tepatnya Rp46.855.782.007. Angka ini tentu saja sangat mengejutkan dan menjadi pukulan telak bagi BUMN sektor konstruksi
Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim mengaku kurang waspada dalam membaca potensi perlawanan dari kelompok lama di birokrasi ketika melakukan berbagai pembaruan di sektor pendidikan.
Kejaksaan Agung (Kejagung) membeberkan dasar pelibatan prajurit TNI dalam pengamanan sidang perkara dugaan korupsi pengadaan Chromebook yang menyeret nama Nadiem Makarim.
KPK menjelaskan jeda waktu penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kasus dugaan korupsi Bupati Konawe Utara, Aswad Sulaiman.
Pemeriksaan ini terkait dengan dugaan korupsi dalam proyek pengadaan digitalisasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di PT Pertamina
Menteri HAM Natalius Pigai menyampaikan pandangan yang mengundang perhatian publik ketika membahas arah masa depan penegakan hukum di Indonesia.
Informasi krusial ini dipastikan akan menyasar mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, yang sebelumnya masuk dalam daftar pencekalan.
Ketua KPK Setyo Budiyanto menepis isu adanya perbedaan pandangan di jajaran pimpinan KPK terkait penetapan tersangka dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2024 yang menyeret nama mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas.
Wakil KPK Fitroh Rohcahyanto menegaskan, adanya perbedaan pendapat di internal pimpinan KPK dalam penanganan perkara adalah hal yang wajar, termasuk pada kasus dugaan korupsi kuota haji 2024.