.png){kind=small}
Menkum Supratman Andy Atgas menyatakan, pembahasan RUU Perampasan Aset berpotensi berlangsung lebih cepat jika inisiatif berasal dari DPR RI, mengingat pemerintah telah menyatakan dukungannya terhadap pengesahan aturan tersebut.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa merespon tuntutan rakyat yang dinamakan gerakan 17+8 yang viral
Polres Jakarta Timur mengamankan puluhan massa aksi yang terlibat dalam demonstrasi menuntut pemotongan anggaran DPR serta menyoroti kasus meninggalnya seorang pengemudi ojek online dua pekan lalu.
Sorakan dari ratusan mahasiswa kembali menggema di depan kompleks Gedung DPR/MPR RI, Senin, 9 September 2025.
Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) dan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI pada Selasa, 9 September 2025.
Pemerintah resmi menyetujui usulan Baleg DPR RI untuk menjadikan RUU Perampasan Aset sebagai bagian dari Prolegnas Prioritas tahun 2025.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta.
Rahayu Saraswati mengundurkan diri dari DPR RI usai pernyataannya di podcast menuai kontroversi dan menyampaikan permintaan maaf terbuka
Politikus Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, resmi mengundurkan diri dari keanggotaannya di Dewan Perwakilan
Otto menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil keputusan tersebut.
DPR sampai saat ini belum menerima surpres apapun dari Presiden Prabowo Subianto terkait pergantian Kapolri.
Kekosongan jabatan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) lebih dari sepekan terakhir memunculkan kekhawatiran di kalangan legislatif.
Komisi III DPR RI menargetkan penyelesaian dua RUU penting, yakni RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan RUU Perampasan Aset, agar dapat disahkan sebelum akhir tahun 2025.
nggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, menegaskan bahwa hingga kini pihaknya belum menerima surat presiden (surpres) terkait posisi Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) yang sempat ramai diperbincangkan publik.
DPR mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan pembenahan serius, khususnya dalam hal verifikasi dan pengawasan di lapangan.
DPR RI juga bakal mengawasi secara langsung dapur-dapur program MBG yang bermasalah untuk mengevaluasi penyebab keracunan
Langkah ini dilakukan menyusul padatnya massa aksi unjuk rasa yang menggelar penyampaian pendapat di depan kompleks parlemen.
Polda Metro Jaya mengerahkan 1.438 personel untuk mengamankan aksi demonstrasi yang digelar di sekitar Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 24 September 2025.
Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset kini resmi tercantum dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas periode 2025–2026.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa keterlibatan DPR dalam reformasi Polri terbatas pada pelaksanaan fungsi pengawasan, khususnya melalui Komisi III.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengungkapkan bahwa Kementerian BUMN akan dilebur dan diganti dengan sebuah lembaga baru setingkat menteri.