Komisi X DPR Siap Kawal Putusan MK Sisdiknas soal SD-SMP Swasta Gratis
Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayanti menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Undang-Undang Nomor Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)
Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayanti menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Undang-Undang Nomor Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)
Komisi III DPR RI mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto melakukan pembubaran Satgas Saber Pungli yang dibentuk era mantan Presiden Jokowi.
Ketua DPR RI Puan Maharani mengaku belum melihat surat yang dikirim oleh Forum Purnawirawan TNI terkait soal usulan pemakzulan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka.
Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti tata kelola pelaksanaan musim haji 2025.
Dasco mengatakan hal itu dilakukan agar bisa dikompilasi dan kemudian bisa berjalan dengan baik.
Deputi Gubernur BI, Filianingsih Hendarta dan dua anggota DPR RI mangkir dari panggilan penyidik KPK sebagai saksi kasus dugaan korupsi dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) BI pekan lalu
DPR juga mengundang kepala daerah kabupaten/kota dan daerah pesisir juga kepulauan untuk rapat pada 7 Juli mendatang.
Pemerintah diminta menyiapkan skenario terburuk terkait dengan adanya perang Iran-Israel.
DPR RI dan Komisi I DPR RI akan terus berkomunikasi dengan pemerintah guna memonitor keadaan WNI yang masih terjebak di wilayah konflik Iran-Israel
Dasco mengaku belum mengetahui apakah putusan itu menjadi pertimbangan dalam merevisi RUU Pemilu.
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang mengatur pemisahan pelaksanaan pemilu nasional dan daerah menuai gelombang kritik dari sejumlah parpol.
Komisi I DPR RI telah menerima sejumlah daftar nama calon Dubes Indonesia untuk negara-negara sahabat. Pernyataan itu disampaikan Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin.
Komisi I DPR RI mulai melakukan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon duta besar (dubes) luar biasa berkuasa penuh Republik Indonesia untuk 24 negara sahabat dan organisasi internasional, Sabtu, 5 Juli 2025
Partai berlambang kepala burung garuda itu mengaku masih mengkaji lebih dalam terkait dampak dari putusan tersebut.
Pembentukan tim ini diputuskan setelah berkonsultasi dengan Ketua DPR dan hasil diskusi dengan Pimpinan DPR RI lainnya.
Putusan MK soal pemisahan pemilu menuai kritik keras dari Surya Paloh dan perhatian DPR. Apa dampaknya bagi demokrasi Indonesia? Simak ulasannya di sini!
Komisi III DPR RI menggelar Rapat Kerja (Raker) RI bersama Polri di ruang rapat Komisi III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 7 Juli 2025.
Kejaksaan Agung (Kejagung) mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp18,5 triliun pada 2026 setelah pagu indikatifnya turun hingga 63,2 persen dari tahun sebelumnya.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih menunggu keputusan DPR RI untuk menindaklanjuti soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan Pemilu Nasional dan Pemilu lokal.
Komisi II DPR hingga kini belum memiliki sikap terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah.
DPR RI membentuk tim pengawasan terhadap proses penulisan ulang sejarah nasional yang tengah dilakukan oleh Kementerian Kebudayaan (Kemenbud).