.png){kind=small}
Rapat Paripurna Ke-3 DPR Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi usul inisiatif DPR.
Pemandangan unik mewarnai aksi unjuk rasa di sekitar Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 27 Agustus 2026. Selain menyuarakan aspirasi, massa pendemo tampak memadati Jalan Gerbang Pemuda untuk berburu beragam jajanan gratis.
Massa aksi di depan gedung DPR/MPR RI mulai membubarkan diri usai kepolisian melakukan pembubaran paksa secara terukur. Cek update-nya di sini!
Komisi I DPR RI menyetujui penjualan eks KRI Ki Hajar Dewantara-364 secara lelang usai pertimbangkan kondisi teknis dan ekonomis kapal.
Polda Metro Jaya meningkatkan pengamanan aksi penyampaian pendapat yang berlangsung di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Kamis malam 27 Agustus 2026.
Sejumlah akses menuju Jalan Tol Dalam Kota masih ditutup sementara pada Jumat (28 Agustus 2026) pagi. Penutupan dilakukan Jasa Marga menyusul aksi demonstrasi yang terjadi di sekitar Gedung DPR/MPR RI pada Kamis 27 Agustus 2026.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengungkapkan sejumlah kategori aset yang berpotensi dikenakan perampasan dalam revisi Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset
Pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar mengingatkan agar pembahasan RUU Perampasan Aset tidak disusupi kepentingan tertentu yang justru dapat menghambat proses pengesahannya.
Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka mendorong agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia segera disahkan.
PDI Perjuangan (PDI-P) menjadi sorotan setelah nama Ketua DPR RI Puan Maharani tidak tercantum dalam surat komitmen penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
Komisi III DPR RI membeberkan perkembangan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana.
PT Pos Indonesia terima pembayaran tagihan Rp158 miliar dari Kemensos. Manajemen dan union puji langkah DPR kawal hak 59 ribu pekerja.
Komisi III DPR RI mengungkapkan daftar 13 tindak pidana yang berpotensi dikenai perampasan aset dalam Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset yang tengah disusun.
Komisi III DPR usulkan 13 jenis pidana masuk RUU Perampasan Aset, mulai dari korupsi, narkoba, hingga perdagangan orang.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo membantah adanya upaya untuk mematikan atau menonaktifkan kamera pengawas (CCTV) selama aksi unjuk rasa di sekitar Gedung DPR/MPR RI pada Kamis, 27 Agustus 2026.
Seluruh fraksi di Komisi III DPR RI menyetujui usulan penambahan anggaran tahun 2027 yang diajukan Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam rapat kerja dan RDP masa persidangan pertama tahun sidang 2026-2027, dengan beberapa catatan.
Polda Metro Jaya memperbarui jumlah tersangka dalam kasus kerusuhan yang terjadi saat aksi penyampaian pendapat di kawasan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis 27 Agustus 2026. Sebanyak 49 orang kini telah ditetapkan sebagai tersangka.
Hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang diselenggarakan oleh Komisi XI DPR RI pada 26–27 Agustus 2026 membuahkan kesepakatan bulat.
Masyarakat diminta bersabar terkait akses dokumen resmi Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
Gelombang penindakan hukum pasca-aksi demonstrasi di sekitar Gedung DPR RI pada 27 Agustus 2026 memasuki babak baru.
Komisi X DPR RI mendesak Badan Pusat Statistik (BPS) untuk segera membenahi dan memperbarui skema penentuan desil penerima bantuan yang memicu keresahan luas di tengah masyarakat.