.png){kind=small}
Ketua DPR RI Puan Maharani menjelaskan alasan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test Komjen Pol Suyudi Ario Seto menjadi Kapolri Komjen Pol Suyudi Ario Seto berlangsung singkat hingga mendapat persetujuan Komisi III DPR RI.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menilai, perombakan kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto menjelang dua tahun masa pemerintahannya merupakan bagian dari proses evaluasi dan penataan pemerintahan.
Komisi X DPR meminta PTS mendapat perhatian setara dalam rencana kuliah gratis, termasuk dukungan KIP Kuliah dan bantuan operasional.
Komisi III DPR mendukung Kapolri Suyudi membenahi Polri, termasuk menindak oknum arogan dan menyelesaikan sejumlah pekerjaan rumah.
Komisi III DPR RI menilai mutasi 88 pati dan pamen Polri dapat memperkuat serta mengoptimalkan kinerja Korps Bhayangkara.
Komisi VIII DPR RI mendorong penambahan petugas haji perempuan dan penguatan materi manasik untuk persiapan haji 1448 H/2027 M.
Komisi II DPR menargetkan naskah akademik dan draf RUU Pemilu selesai akhir Desember 2026 atau paling lambat Januari 2027.
Ketua DPR RI Puan Maharani merespons isu yang menyebut dirinya menjadi salah satu opsi untuk menggantikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka apabila Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan mengenai syarat pendidikan Gibran.
DPR RI resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana sebagai RUU usulan DPR dalam Rapat Paripurna.
MK menyatakan permohonan Denny Indrayana dan 11 pemohon lainnya tidak dapat diterima karena para pemohon dinilai tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan perkara tersebut.
Kuasa hukum pemohon, Refly Harun, menyatakan puas terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan Denny Indrayana bersama 11 pemohon mengenai syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka saat mendaftar sebagai peserta Pilpres 2024.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai gugatan yang mempersoalkan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
DPR menyebut belum menerima surpres tentang pergantian Panglima TNI. Dasco juga menyampaikan informasi Presiden belum akan menggantinya.
BPIH 1448H/2027M ditetapkan Rp98,46 juta per orang. Dasco menyebut pemerintah memberi subsidi Rp3 juta untuk meringankan biaya jemaah.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan hingga Rabu, 7 Oktober 2026, DPR belum menerima surat presiden (surpres) terkait rencana pergantian Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI).
DPR mengapresiasi penurunan biaya haji 2027 melalui subsidi Rp3,18 juta per jamaah sehingga pelunasan turun menjadi Rp23,2 juta.
Dokumen tersebut berisi usulan pemberhentian atau impeachment terhadap Gibran melalui mekanisme DPR.
Anggota Komisi II DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus menyebut DPR memiliki sejumlah mekanisme politik yang dapat digunakan untuk mendalami persoalan administrasi pencalonan Gibran.
DPR perlu terlebih dahulu memahami secara menyeluruh substansi putusan MK sebelum menentukan langkah yang akan ditempuh.
Politikus PKS, Mardani Ali Sera, terang-terangan mengapresiasi keberanian MK dalam mengambil keputusan tersebut.
Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Bambang Eko Suhariyanto menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak serta-merta menggugurkan legitimasi Gibran sebagai orang nomor dua di Indonesia.