Dugaan Kasus Keracunan Terjadi Beruntun, Pakar Usul BGN Setop Sementara Program MBG!
Pakar mengusulkan BGN menunda sementara MBG di wilayah tertentu untuk menguji sistem penyediaan makanan yang lebih aman.
Pakar mengusulkan BGN menunda sementara MBG di wilayah tertentu untuk menguji sistem penyediaan makanan yang lebih aman.
BGN mendapat anggaran Rp240,20 triliun pada 2027 untuk memperkuat kualitas dan memperluas jangkauan Program Makan Bergizi Gratis.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengungkapkan kualitas bahan makanan menjadi salah satu faktor yang banyak ditemukan dalam kasus gangguan kesehatan pada pelaksanaan program MBG.
Tim Penyidik Jampidsus memeriksa sepuluh orang saksi dugaan tindak pidana korupsi terkait tata kelola program MBG pada Badan Gizi Nasional.
Penyidikan dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Badan Gizi Nasional (BGN) terus dikebut Kejaksaan Agung (Kejagung).
Realisasi anggaran Makan Bergizi Gratis mencapai Rp134,2 triliun hingga 31 Agustus 2026 dengan 57 juta penerima manfaat.
Kepala BGN Sudaryono menjelaskan bahwa sekolah negeri pada prinsipnya diperbolehkan untuk menolak program MBG.
Jampidsus Kejaksaan Agung kembali melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Badan Gizi Nasional (BGN).
Tim Penyidik Jampidsus memeriksa 5 orang saksi terkait dugaan kasus tata kelola MBG pada BGN periode 2026 hingga 2026.
Penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Badan Gizi Nasional (BGN) terus bergulir.
Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah evaluasi setelah muncul laporan gangguan pencernaan yang dialami ratusan penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Tulungagung, Jawa Timur.
Kejagung melimpahkan 6 tersangka dan barang bukti kasus dugaan korupsi dalam tata kelola MBG pada BGN tahun 2025-2026 kepada tim penuntut Kejari Jakpus.
Angka kerugian negara tersebut berdasarkan perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Kejaksaan Agung menetapkan mantan Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran Badan Gizi Nasional (BGN), Kolonel Cpl Budi Utomo, sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) periode 2025-2026.
Kejaksaan Agung menambah satu tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Badan Gizi Nasional (BGN) periode 2025-2026.
Mabes TNI memberikan tanggapan setelah Kolonel Budi Utomo ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Badan Gizi Nasional (BGN) periode 2025-2026.
BGN mulai menerapkan insentif SPPG Rp2.000 per porsi mulai 5 Oktober 2026 dengan skema berdasarkan jumlah makanan yang dibagikan.
DPR meminta insentif SPPG Rp2.000 per porsi disertai standar mutu, keamanan pangan, dan kepatuhan terhadap SLHS.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mendapat porsi anggaran yang sangat besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027.
Badan Gizi Nasional (BGN) resmi menghapus skema insentif tetap sebesar Rp6 juta bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kejagung menegaskan bahwa tumpukan motor listrik yang terlihat terbengkalai di sebuah lahan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, bukan merupakan barang bukti dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program MBG di BGN.