.png){kind=small}
KPK mendorong Kementerian Haji dan Umrah agar memperkuat transparansi dalam setiap proses pengadaan barang dan jasa (PBJ)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, Sabtu, 4 Oktober 2025.
Sebelumnya, Tauhid Hamdi sempat diperiksa KPK sebagai saksi kasus kuota haji pada 19 September 2025, dan 25 September 2025.
KPK juga memeriksa sejumlah saksi lainnya, yakni MJS selaku mantan Bupati Mandailing Natal, serta IEN selaku mantan Wali Kota Padangsidimpuan
KPK mengembalikan satu unit Toyota Alphard yang sebelumnya disita dalam kasus dugaan pemerasan terkait sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di Kemnaker
KPK kembali memeriksa Tauhid Hamdi, mantan Bendahara Amphuri, terkait dugaan korupsi dalam pembagian kuota haji tahun anggaran 2023–2024.
KPK mengungkap dugaan serius terkait praktik jual beli kuota haji yang semestinya diperuntukkan bagi petugas layanan jemaah, termasuk tenaga kesehatan, pendamping, hingga pengawas.
KPK juga memanggil seorang saksi lain, yakni AM selaku Direktur Utama PT Al Haramain Jaya Wisata.
KPK berencana kembali memeriksa Menteri Agama era Presiden ke-7 Jokowi, Gus Yaqut dalam penyelidikan dugaan korupsi kuota dan penyelenggaraan haji tahun 2023–2024 di lingkungan Kemenag.
KPK juga memeriksa dua saksi lainnya, yakni MFB selaku General Affairs Manager JOB PT Pertamina (Persero) Medco E&P Tomori tahun 2013–2017 dan HS pihak swasta
KPK terus mendalami kasus dugaan jual beli kuota haji khusus di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) pada periode 2023–2024
KPK mengungkap asal mula kasus dugaan korupsi kuota haji 2024 yang menyeret sejumlah pihak di Kementerian Agama (Kemenag).
KPK menyatakan bahwa berkas perkara dugaan korupsi suap proyek jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan dengan tersangka Risna Sutriyanto (RS) telah dinyatakan lengkap
KPK tengah mendalami sejumlah dugaan penyimpangan dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024, salah satunya terkait urusan konsumsi atau katering jamaah.
KPK memastikan tidak akan memanggil Panitia Khusus (Pansus) DPR RI dalam pengusutan dugaan korupsi kuota dan penyelenggaraan haji tahun 2023–2024.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan komitmennya untuk mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
KPK tengah menelusuri proses penerbitan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang melibatkan mantan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3, Haiyani Rumondang.
KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Anggota DPRD Kota Mojokerto sekaligus Direktur Utama PT Sahara Dzumirra International, Rufis Bahrudin, dalam penyidikan kasus dugaan korupsi terkait pembagian kuota haji di Kemenag periode 2023–2024.
KPK memanggil empat saksi untuk dimintai keterangan terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek kerja sama pengolahan anoda logam antara PT Aneka Tambang (Antam) Tbk dan PT Loco Montrado.
Anggota DPRD Kota Mojokerto dari Fraksi NasDem sekaligus Direktur Utama PT Sahara Dzumirra International, Rufis Bahrudin, menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK terkait kasus dugaan korupsi pembagian kuota haji.
KPK periksa Komisaris Inhutani V dan pihak swasta terkait kerja sama dengan PT Paramitha Mulia Langgeng dalam kasus dugaan suap izin kawasan hutan