.png){kind=small}
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tidak ada intervensi dari Istana terkait penanganan kasus dugaan korupsi pembagian dan penyelenggaraan haji 2023–2024 di Kementerian Agama (Kemenag).
KPK memastikan akan menelusuri laporan harta kekayaan Wahyudin Moridu, anggota DPRD Provinsi Gorontalo yang sempat viral setelah terekam mengaku ingin “merampok uang negara”.
DPR mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera mengumumkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji.
Bupati Pati, Sudewo, memilih irit bicara usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, 22 September 2025.
KPK masih menelusuri sosok juru simpan atau penampung dana hasil dugaan korupsi kuota dan penyelenggaraan haji 2023–2024 di Kemenag
KPK mengingatkan para pejabat negara untuk jujur, lengkap, dan transparan dalam menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)
Wakil Bupati Jember, Djoko Susanto, melayangkan laporan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan tugas di lingkungan Pemkab Jember
KPK tengah melakukan serangkaian pemeriksaan intensif terhadap sejumlah biro perjalanan haji dan umrah, yang diduga terlibat dalam praktik korupsi terkait kuota haji tahun 2023–2024.
KPK menyatakan akan mendalami keabsahan dan kewajaran harta kekayaan milik anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Wahyudin Moridu, yang sebelumnya viral usai ucapannya soal ingin “merampok uang negara” tersebar luas melalui video di media sosial.
KPK hingga kini belum membeberkan secara rinci jumlah uang yang telah dikembalikan oleh Khalid Zeed Abdullah Basalamah, pemilik PT Zahra Oto Mandiri (Uhud Tour), terkait kasus dugaan korupsi penyelenggaraan dan kuota haji tahun 2023–2024.
Peran Kemenkes adalah memberikan dana alokasi khusus (DAK) yang dipakai untuk pembangunan kasus tersebut.
KPK menegaskan pentingnya kejujuran dan kelengkapan dalam pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), bukan sekadar memenuhi kewajiban formalitas.
Ia mengajak masyarakat untuk menunggu sebab setiap proses hukum selalu memiliki mekanismenya tersendiri.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil tujuh orang saksi dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait penambahan kuota haji untuk pelaksanaan ibadah tahun 2023–2024.
KPK belum melakukan penahanan terhadap Komisaris Utama PT Dosni Roha Logistik (DNRL), Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo, meskipun yang bersangkutan telah memenangkan gugatan praperadilan di PN Jaksel.
KPK menangkap Direktur Utama PT Wahana Adyawarna, Menas Erwin Djohansyah, dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menyeret sejumlah pihak di lingkungan MA.
KPK secara resmi menahan Direktur Utama PT Wahana Adyawarna, Menas Erwin Djohansyah (MED), atas dugaan keterlibatan dalam praktik suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA).
Lisa Mariana mengungkapkan permintaan agar KPK memeriksa perempuan-perempuan yang diduga menerima aliran dari Ridwan Kamil
KPK akan memintai keterangan dari travel-travel haji tersebut. Namun membutuhkan waktu yang cukup lama.
KPK mengungkap adanya peran juru simpan bertingkat dalam kasus dugaan korupsi pembagian kuota dan penyelenggaraan haji 2023–2024 di Kementerian Agama.
KPK melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi yang berkaitan dengan penyidikan dugaan korupsi proyek jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mempawah pada Rabu-Kamis, 24-25 September 2025.
