.png){kind=small}
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bakal menggelar muktamar untuk menentukan ketua umum dan pengurus DPP
Usulan agar pemilihan kepala daerah dilakukan melalui DPRD atau bahkan ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat kembali menjadi perbincangan setelah disuarakan oleh Ketua Umum PKB, Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.
Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengungkapkan, pemerintah saat ini masih melakukan kajian mendalam terkait usulan pelaksanaan pemilihan Pilkada melalui DPRD.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tangerang mencatat peningkatan jumlah pemilih di daerahnya, Kamis 4 Desember 2025.
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyuarakan gagasan agar pemilihan kepala daerah tidak lagi
Ardito Wijaya diduga mendelegasikan penarikan biaya komitmen sebesar 15-20 persen dari sejumlah proyek
Mantan Bupati Sleman, Sri Purnomo, menghadiri sidang perdana terkait dugaan korupsi Dana Hibah Pariwisata Tahun 2020 di Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta, Kamis, 18 Desember 2025.
Wacana mengembalikan sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) secara tidak langsung kembali mencuat dan memantik perdebatan publik.
Alasan efisiensi anggaran tidak dapat dijadikan pembenaran untuk mengurangi hak politik masyarakat.
Wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD mendapat dukungan dari sejumlah partai politik besar, seperti Partai Gerindra dan Partai Golkar.
Presiden Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum Partai Gerindra sudah cukup lama membahas usulan pemilihan kepala daerah dari DPRD.
Ketua OKK DPP Partai Gerindra, Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah bersedia menampung seluruh aspirasi terkait wacana perubahan sistem Pilkada, termasuk opsi agar Pilkada kembali dilakukan melalui DPRD.
Usulan tersebut masih berada pada koridor konstitusi, dan juga masih sesuai dengan Sila Keempat dalam Pancasila, yakni musyawarah untuk mufakat.
DPR tampung usulan Pilkada melalui DPRD untuk efisiensi biaya politik. Dede Yusuf pastikan aspirasi masyarakat sipil tetap jadi pertimbangan utama.
Dukungan Partai Gerindra terhadap wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD dinilai semakin menegaskan arah konsolidasi elite partai-partai besar.
Partai Demokrat kini berada di persimpangan sulit terkait wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD.
BEM PTNU Se-Nusantara tolak keras wacana Pilkada dipilih DPRD! Simak alasan penolakan dan daftar partai pendukung penghapusan Pilkada langsung di sini.
Gagasan mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD dinilai berpotensi membawa dampak besar terhadap peta politik nasional menjelang Pemilu 2029.
KPK juga mendorong agar setiap kebijakan yang diambil sesuai dengan orientasi kepentingan publik dalam prinsip pencegahan korupsi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan, jika mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) dikembalikan melalui DPRD, maka harus dibarengi dengan aturan yang tegas dan jelas.
Gagasan pemilihan kepala daerah melalui DPRD yang didorong sejumlah partai politik seperti Golkar, PAN, PKB, Gerindra, dan NasDem dinilai perlu dikaji dengan mempertimbangkan preferensi politik masyarakat.