.png){kind=small}
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan, pembahasan terkait usulan pilkada melalui DPRD belum memiliki kepastian waktu dan belum tentu dilakukan dalam waktu dekat.
Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyinggung perlunya pengawasan terhadap PKB saat retret di Hambalang memantik beragam interpretasi di kalangan pengamat politik
PKB memandang gagasan pemilihan kepala daerah melalui DPRD sebagai langkah demokrasi yang dinilai lebih efisien, terutama dari sisi pembiayaan.
Ketua DPP PDIP Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Ganjar Pranowo menegaskan, partainya tetap berpegang pada komitmen mendukung pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung oleh rakyat.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menegaskan sikap partainya yang menolak keras wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) dari pemilihan langsung menjadi melalui DPRD. Penolakan tersebut dinyatakan sebagai posisi prinsipil yang tidak bisa ditawar.
Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Megawati Soekarnoputri kembali menegaskan penolakan tegas partainya terhadap setiap wacana pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui DPRD.
Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid menyampaikan, partainya memiliki prosedur internal tersendiri dalam merespons wacana pelaksanaan Pilkada melalui DPRD.
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menyatakan pihaknya membuka ruang bagi seluruh masukan dari partai politik terkait mekanisme pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada), baik melalui sistem e-voting maupun melalui DPRD.
Penerapan Pilkada langsung melalui sistem pemungutan suara elektronik atau electronic voting (e-voting) harus disertai perangkat yang benar-benar andal.
Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Jamil, menilai pelaksanaan Pilkada langsung dengan sistem pemungutan suara elektronik atau electronic voting (e-voting) belum memungkinkan untuk diterapkan dalam waktu dekat, termasuk pada Pilkada 2029.
Yusril Ihza Mahendra tegaskan Pilkada lewat DPRD sah menurut Pasal 18 UUD 1945. Sistem ini dinilai bisa tekan politik uang dan biaya politik tinggi.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia, Yusril Ihza Mahendra, melontarkan kritik keras terhadap pelaksanaan Pilkada secara langsung.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menegaskan partainya tidak sependapat dengan gagasan pemilihan kepala daerah yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Pimpinan DPR RI telah menggelar pertemuan dengan perwakilan pemerintah. Dari hasil pertemuan tersebut, disepakati bahwa hingga saat ini belum ada rencana untuk membahas revisi UU Pilkada.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan pesan Presiden Prabowo Subianto terkait pembahasan sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Pemerintah bersama DPR sepakat menunda pembahasan skema pemilihan kepala daerah (Pilkada), termasuk wacana pemilihan melalui DPRD.
KPK mencatat, belum genap satu tahun masa jabatan, tujuh kepala daerah hasil Pilkada 2024 untuk periode 2025–2030 telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi.
Rekam jejak yang disinggung Hasbi merujuk pada skandal besar yang mengguncang Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2013.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyoroti maraknya operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat sejumlah kepala daerah dalam beberapa waktu terakhir.
Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan bahwa tidak seluruh kasus dugaan korupsi yang melibatkan kepala daerah hasil Pilkada 2024 disebabkan oleh tingginya biaya politik.
DPD Partai Golkar DKI Jakarta menggelar orientasi pengurus masa bakti 2025–2030 sebagai upaya memperkuat kapasitas kader sekaligus menyatukan langkah organisasi dalam menghadapi Pemilu 2029.