.png){kind=small}
Mantan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) kembali menyinggung keterlibatannya dalam perjalanan politik mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Komisi II DPR RI berencana melakukan safari politik ke sejumlah partai politik dalam rangka menyerap berbagai masukan terkait penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.
Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, menilai meningkatnya intensitas kunjungan Presiden ke-7 RI Joko Widodo ke berbagai daerah menjadi salah satu dinamika politik yang layak mendapat perhatian menjelang Pilpres 2029.
Guru besar Universitas Airlangga (Unair) Prof Henri Subiakto menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berpotensi menghadapi hambatan jika ingin kembali maju dalam Pilpres 2029.
Wakil Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa meminta seluruh partai politik yang berada dalam koalisi pemerintahan menjaga kekompakan setelah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan pidato politik.
Prabowo memuji sikap Partai Demokrat saat di luar kekuasaan dan menyebutnya sebagai contoh demokrasi Indonesia yang tetap rukun.
Presiden Prabowo Subianto mengungkap alasan dirinya lebih memilih berpidato secara spontan tanpa menggunakan teks.
Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah menilai, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai ketentuan batas minimal partai politik untuk mengusung pasangan calon adalah hal yang rasional.
Pemerintah masih menunggu usulan DPR terkait presidential threshold dalam RUU Pemilu sebelum menentukan sikap.
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) mengenai ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai belum mengakhiri perdebatan publik
Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat ditemui di kediamannya di Sumber, Solo, Jawa Tengah, Jumat, 16 Oktober 2026. Menurut dia, polemik ijazah tersebut kembali mencuat karena adanya pihak yang menunggangi persoalan itu.
Dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menjadi momentum untuk menguji kekuatan konsolidasi politik di tengah besarnya dukungan partai dan beragam kepentingan di dalam koalisi
Presiden Prabowo menyayangkan pihak-pihak yang menjelek-jelekkan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) setelah tak lagi berkuasa.
Presiden Prabowo Subianto menyebut bahwa ada pihak-pihak yang berupaya memisahkan dirinya dengan Jokowi
keinginan Prabowo ini perlu dipertimbangkan dengan matang, mengingat saat ini pemerintah baru saja menjalani 100 hari masa kerja.
Jubir PDIP Mohamad Guntur Romli mengatakan, partainya tidak mau ambil pusing dengan rencana Presiden sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang ingin mempermanenkan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus hingga tahun 2029.
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akhirnya merapat dan menyatakan dukungannya terhadap pemerintahan Maesyal Rasyid dan Intan Nurul Hikmah.
Hal itu termuat dalam surat resmi PDIP bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri pada hari ini, Kamis (20/2).
DPP PDI Perjuangan (PDIP) menilai keputusan penahanan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto merupakan upaya untuk membuat partainya berantakan.
Dedi Sitorus dan Said Abdullah terpantau hadir di kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri
Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri kepada kepala daerah dari partai banteng untuk mengikuti retret di Akmil Magelang dinilai sebagai bentuk perlawanan terhadap pemerintahan Prabowo Subianto