.png){kind=small}
Presiden Prabowo kemudian menelaah laporan dan berdiskusi secara mendalam mengenai berbagai persoalan hukum yang sedang berkembang di Tanah Air.
Rakerwil) PSI di Maluku Utara berlangsung dengan tensi tinggi setelah Ketua Harian DPP PSI, Ahmad Ali
Pengamat politik Arifki Chaniago menilai polemik terkait desakan agar pemerintah menetapkan banjir di kawasan Sumatera sebagai bencana nasional perlu disikapi secara proporsional, baik dari aspek politik maupun manajemen penanggulangan bencana.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tangerang mencatat peningkatan jumlah pemilih di daerahnya, Kamis 4 Desember 2025.
Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyampaikan bahwa pemberhentian Bupati Aceh Selatan Mirwan MS dapat dilakukan melalui mekanisme politik di DPRD.
Seorang menteri Korea Selatan (Korsel), Chun Jae Soo resmi mundur dari jabatannya pada Kamis 11 Desember 2025 waktu setempat.
Gagasan memasukkan konsep Koalisi Permanen ke dalam RUU Pemilu yang rencananya dibahas pada Januari 2026 dinilai berpotensi membatasi ruang gerak parpol jauh sebelum pelaksanaan Pilpres 2029
KPK memandang dugaan penerimaan uang sebanyak Rp5,25 miliar yang dipakai Ardito Wijaya melunasi pinjaman bank untuk kebutuhan kampanye
Segelintir negara memperalat ISIS untuk mengejar tujuan politik mereka, ISIS juga dieksploitasi mantan Presiden Suriah Bashar al-Assad.
Rencana Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 2026 dinilai memiliki nilai strategis dari sisi politik, terutama menjelang kontestasi Pilpres 2029.
Kritik Presiden Prabowo Subianto terhadap praktik “wisata bencana” oleh sejumlah menteri dinilai bukan sekadar teguran moral, melainkan sinyal politik untuk menegaskan kendali Presiden atas kinerja dan komunikasi kabinet.
KPK bongkar skandal fee proyek Rp5,2 miliar Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya. Uang haram diduga mengalir demi ambisi kampanye Pemilu 2024.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump melontarkan pernyataan mengejutkan terkait posisi politik Israel di Amerika Serikat.
Keputusan Anies Baswedan bergabung sebagai anggota kehormatan Ormas Gerakan Rakyat dinilai sebagai manuver politik yang disengaja untuk mengambil langkah lebih awal menuju kontestasi Pilpres 2029
Wacana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) kembali menyingkap perbedaan kepentingan antarpartai politik.
Tahun 2025 menjadi titik penting untuk menilai arah politik Indonesia pascapergantian kekuasaan.
Alasan efisiensi anggaran tidak dapat dijadikan pembenaran untuk mengurangi hak politik masyarakat.
Wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD mendapat dukungan dari sejumlah partai politik besar, seperti Partai Gerindra dan Partai Golkar.
Presiden Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum Partai Gerindra sudah cukup lama membahas usulan pemilihan kepala daerah dari DPRD.
Usulan tersebut masih berada pada koridor konstitusi, dan juga masih sesuai dengan Sila Keempat dalam Pancasila, yakni musyawarah untuk mufakat.
DPR tampung usulan Pilkada melalui DPRD untuk efisiensi biaya politik. Dede Yusuf pastikan aspirasi masyarakat sipil tetap jadi pertimbangan utama.