.png)
Presiden Prabowo Subianto saat berbicara dalam acara silaturahmi Koalisi Indonesia Maju (KIM) di kediamannya, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Jumat 14 Februari 2025.
fin.co.id - Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemangkasan anggaran tidak mengganggu operasional sehari-hari. Anggaran yang dihemat itu akan dialihkan ke program yang lebih bermanfaat untuk masyarakat luas, seperti penyediaan pupuk hingga perbaikan sekolah.
"Memang saya ingin laksanakan efisiensi tapi jelas efisiensi ini tidak mengganggu pekerjaan operasi sehari-hari," kata Prabowo saat berbicara dalam acara silaturahmi Koalisi Indonesia Maju (KIM) di kediamannya, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Jumat 14 Februari 2025.
Prabowo mengajak parpol di koalisinya itu untuk mendukung langkah penghematan ini. Prabowo pun menegaskan, isu simpang siur terkait pemotongan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) akibat penghematan adalah berita yang tidak benar.
“Narasi isu gaji dipotong itu tidak benar,” pungkasnya.
Prabowo mengatakan, langkah penghematan ini menyangkut pengurangan kegiatan yang tidak penting, seperti perjalanan dinas ke luar negeri.
“Jadi habis itu kunker, seminar, FGD, forum group disscusion, apa yang didiskusikan? Rakyat perlu mitigasi rakyat perlu pupuk, rakyat perlu bibit, sekolah diperbaiki. Enggak usah seminar lagi,” tandasnya.
Prabowo menyatakan, penghematan yang berhasil dilakukan sejauh ini mencapai sekitar Rp300 triliun tanpa menyentuh program-program berjalan yang penting, termasuk di bidang pendidikan.
Baca Juga
“Kita sudah menghemat sekitar Rp300 triliun. Program-program berjalan tidak ada yang disentuh apalagi pendidikan,” katanya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menegaskan kriteria kegiatan pemerintahan yang terpengaruh oleh efisiensi anggaran yang digencarkan pemerintah.
"Kriteria efisiensi kementerian lembaga yang kita lakukan menyangkut kriteria-kriteria aktivitas yaitu perjalanan dinas, seminar, ATK, peringatan, dan perayaan serta kegiatan seremonial lainnya,” kata Sri Mulyani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 14 Februari 2025.
Dengan demikian, kebijakan efisiensi ini, tidak akan terdampak pada PHK pegawai honorer, biaya UKT Perguruan Tinggi Negeri (PTN), hingga beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP).
“Langkah ini tidak boleh, saya ulangi, tidak boleh mempengaruhi keputusan perguruan tinggi mengenai UKT," kata Sri Mulyani.
