Dedi Mulyadi Larang Study Tour Sekolah, Begini Respon Asosiasi Pengusaha Travel Astindo

fin.co.id - Pelaku usaha travel menyoroti kebijakan Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi, terkait larangan sekolah di wilayahnya melakukan study tour.

Ketua DPD Asosiasi Travel Agent Indonesia (ASTINDO) Jawa Barat, Joseph Sugeng Irianto mengungkapkan, hingga kini belum ada pertemuan dengan pihak terkait.

"Jadi kang Dedi itu belum bicara banyak dengan travel agent atau asosiasi travel agent, fenomenannya apa yang terjadi sehingga dilakukan pelarangan," ungkap Joseph Sugeng kepada fin.co.id, Jumat 21 Februari 2025.

Ia menduga, gubernur Dedi Mulyadi melarang adanya study tour karena ditemukan adanya praktik guru yang bertugas layaknya travel agent mengambil keuntungan.

"Mungkin menyoroti karena menemukan ada guru yang berpraktik sebagai travel agent, setuju saya itu dia melakukan pelarangan itu. Tapi kalau pelarangan kegiatan study tour yang di tangani travel agent, saya tidak setuju," jelasnya.

Menurutnya, bukan study tour yang dilarang untuk dilaksanakan. namun, praktik oknum guru mengambil keuntungan pribadi yang harus menjadi sorotan.

"Mungkin kang Dedi menyoroti karena menemukan ada guru yang berpraktik sebagai travel agent, setuju saya itu dia melakukan pelarangan itu. Tapi kalau pelarangan kegiatan study tour yang di tangani travel agent, saya tidak setuju," ucapnya.

Selain itu dirinya membenarkan, banyak oknum guru yang ambil keuntungan dari ajang study tour, sehingga harga melonjak dan memberatkan orang tua siswa.

"Banyak (Oknum Guru), kan kadang kadang praktek di lapangan. Kalau salah satu travel agent ingin mendapatkan project dari sekolah tertentu, dia harus berani jual rugi dulu dengan harga termurah," terangnya.

Astindo berharap, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat duduk bersama dengan sektor pendidikan dan asosiasi travel, guna membahas larangan Study Tour.

Diketahui sebelumnya, Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi menyampaikan akan menerapkan aktivitas study tour bagi seluruh sekolah di wilayahnya.

Dedi Mulyadi menjelaskan, akan membuat regulasi pelarangan study tour secara resmi, usai proses pelantikan pada tanggal 20 Februari 2025. (*)