Pengamat Nilai Larangan Megawati kepada Kepala Daerah Ikut Retret Bentuk Perlawanan PDIP ke Prabowo

fin.co.id - Larangan Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri kepada kepala daerah dari partai banteng untuk mengikuti retret di Akmil Magelang dinilai sebagai bentuk perlawanan terhadap pemerintahan Prabowo Subianto. Hal tersebut bisa berbuntut ke DPR.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah menilai perintah Megawati itu cukup mengkhawatirkan. Sebab, ia menilai dengan adanya instruksi tersebut membuat Prabowo terancam kehilangan kepercayaan dan legitimasi PDIP.

"PDIP mulai berani menunjukkan perlawanan pada pemerintah dan bisa saja ke depan instruksi serupa bisa diarahkan ke DPR, di mana kader PDIP juga dominan, jika ini dilakukan, Prabowo terancam kehilangan kepercayaan, dan legitimasi PDIP. Tentu, risiko terbesarnya bisa membuat Prabowo jatuh secara dini," kata Dedi dalam keterangannya, Jumat 21 Februari 2025.

Selain itu, Dedi mengatakan, instruksi ini diikuti oleh seluruh kepala daerah dari PDIP tanpa adanya pelanggaran hukum. Maka hal itu dapat mengganggu wibawa pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto yang menjadi inisiator program tersebut.

"Jika instruksi ini diikuti dan memang tidak ada pelanggaran hukum untuk menolak ikut retret, maka wibawa pemerintah utamanya Prabowo sebagai inisiator retreat dipertanyakan, selain menghamburkan anggaran, faktanya program tersebut tidak mengikat kepala daerah yang berada di bawah kendali Kemendagri," terangnya.

Tak hanya itu, Dedi menegaskan, maraknya aksi demontrasi yang saat ini muncul, mengindikasikan pemerintah alami krisis kepercayaan publik.

"PDIP bisa saja ikut menggerakkan massa mendorong adanya perubahan. Jika itu terjadi posisi Prabowo benar-benar tersudut," ujarnya.

Oleh karena itu, dia menyarankan pemerintah untuk merespons gerakan PDIP dengan mengurangi tekanan pada publik, serta mengevaluasi arah kebijakan.

"Dan tidak sewenang mengambil program populis. Mendahulukan kepentingan bangsa dibanding kepentingan janji politik," ungkap Dedi.

(Anisha Apilia)