Pimpinan Komisi II DPR Bantah Penundaan Pengangkatan CSAN dan PPPK 2024 karena Kurang Anggaran

fin.co.id - Komisi II DPR membantah penundaan pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) karena kurang anggaran. Pasalnya, anggaran untuk proses rekrutmen CASN dan Calon PPPK ada dan sudah disetujui pada 2024.

"Ada, ada, (anggaran) instasi dan negara itu sudah ada yang menyiapkan karena kan ini anggaran 2025 yang diketok 2024. mereka udah tau akan ada rekrutmen mereka sudah siapkan," kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 10 Maret 2025.

Maka itu, dia mengusulkan, agar pengangkatan CASN dan PPPK dilakukan secara bertahap. Karena, kata dia, hal itu perlu dilakukan untuk kepastian mereka.

"Maka saya bilang (dilantik) berangsur saja bertahap, instasi tersebut, kalau daerah tersebut sudah selesai pengisian DRHnya dan pengusulan NIP nya dan sudah ada PERTEK (Pertimbangan Teknis) dari BKNnya sudah diangkat saja," sambungnya.

Lebih lanjut, Zulfikar mengatakan, anggaran rekrutmen CPNS dan Calon PPPK di pemerintahan pusat ada. Sebab, belanja pegawai bukan yang terkena efisiensi anggaran.

"Di pemerintah pusat ada lah kan belanja pegawai kan enggak termasuk diefisiensi," kata politikus Partai Golkar ini.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Rini Widyantini mengatakan, pengangkatan CPNS dan PPPK 2024 diundur menjadi serentak 1 Oktober 2025 bagi CPNS dan 1 Maret 2026 bagi PPPK 2024 Tahap 1 dan 2. Ia mengungkapkan alasan ditunda karena pemerintah ingin proses pelantikan bisa dilakukan secara serentak.

Sebab, kata dia, selama ini Terhitung Mulai Tanggal atau TMT pengangkatan ASN tidak sama, masing-masing instansi memiliki tanggal sendiri.

"Kementerian PANRB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) ingin menata hal tersebut. Sehingga memastikan pengangkatan serentak CPNS pada 1 Oktober 2025 dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK (baik seleksi Tahap 1 maupun tahap 2) pada 1 Maret 2026," katanya.

(Anisha Aprilia)