fin.co.id - Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, angkat bicara soal desakan sejumlah purnawirawan TNI yang meminta Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatan Wakil Presiden RI. Menurutnya, seruan tersebut dinilai kurang tepat dan tidak memiliki dasar kuat.
"Meresolusi dengan memakzulkan menurut saya sebenarnya, izinkan saya harus menyatakan dengan segala penghormatan saya, kurang tepat," ujar Paloh di NasDem Tower, Jakarta, pada Sabtu, 26 April 2025.
Paloh secara khusus menyayangkan bahwa desakan ini justru datang dari para senior purnawirawan yang selama ini dihormatinya. Ia menilai, hingga saat ini tidak ada skandal atau pelanggaran berat yang bisa menjadi alasan sah untuk memakzulkan Gibran.
"Karena tidak ada skandal yang menjadi suatu hal tuntutan agar pemakzulan," tegas Paloh. Ia juga mengingatkan bahwa Gibran telah terpilih secara sah melalui Pemilu, bersama dengan pasangannya di Pilpres.
Paloh menekankan bahwa pemilu adalah mekanisme demokrasi yang harus dihormati. "Pasangan ini adalah satu paket, mereka telah dipilih rakyat dalam Pemilihan Umum. Soal output kinerjanya lemah, setengah lemah, atau kuat, itu urusan lain," lanjutnya.
Sebelumnya, desakan terhadap Gibran muncul dari sejumlah purnawirawan TNI yang menggelar deklarasi. Mereka menyampaikan delapan poin usulan, termasuk mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR. Surat pernyataan itu ditandatangani oleh ratusan purnawirawan dari berbagai matra, mulai dari Angkatan Darat, Laut, hingga Udara.
Beberapa tokoh senior yang ikut menandatangani sikap tersebut di antaranya Jenderal (Purn) Fachrul Razi, Jenderal (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana (Purn) Slamet Soebijanto, Marsekal (Purn) Hanafie Asnan, dan disaksikan oleh mantan Wakil Presiden RI ke-6, Try Sutrisno.
Baca Juga
Dalam delapan poin usulannya, selain menyinggung pergantian Wakil Presiden, para purnawirawan juga mendorong berbagai perubahan, seperti kembali ke UUD 1945 asli, menghentikan proyek IKN, hingga membatasi tenaga kerja asing di Indonesia.
Surya Paloh pun menutup pernyataannya dengan mengajak semua pihak untuk menghormati hasil Pemilu dan memberikan kesempatan kepada pasangan terpilih untuk menjalankan mandat rakyat. (Anisha Aprilia)