Polda Metro Jaya Bantah Pejalan Kaki Bisa Kena Tilang ETLE

fin.co.id - Polda Metro Jaya membantah kabar bahwa pejalan kaki dapat terkena tilang ETLE. 

Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Komarudin mengatakan ETLE hanya dapat merekam situasi di jalan dan memotret pelanggaran kendaraan.

Diungkapkannya, bahwa aturan mengenai pejalan kaki terdapat dalam Pasal 131, Pasal 132, dan Pasal 28 ayat 1 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 

"Jika pejalan kaki melanggar ketentuan tersebut, mereka dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 275 ayat 1 atau ayat 2 UU yang sama," katanya kepada awak media, Senin 26 Mei 2025.

Dijelaskannya, Polda Metro Jaya memastikan bahwa ETLE tidak dapat merekam pelanggaran pejalan kaki, melainkan hanya pelanggaran kendaraan bermotor.

Diketahui, Pasal 131 berbunyi :

1. Pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain.

2. Pejalan kaki berhak mendapatkan prioritas pada saat menyeberang jalan di tempat penyeberangan.

3. Dalam hal belum tersedia fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejalan kaki berhak menyeberang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatan dirinya.

Pasal 132

Pejalan kaki wajib:

1. Menggunakan bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki atau jalan yang paling tepi; atau menyeberang di tempat yang telah ditentukan.

2. Dalam hal tidak terdapat tempat penyeberangan yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pejalan kaki wajib memperhatikan Keselamatan dan Kelancaran Lalu Lintas.

3. Pejalan kaki penyandang cacat harus mengenakan tanda khusus yang jelas dan mudah dikenali pengguna jalan lain.

Jika melanggar ketentuan itu, pejalan kaki dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 275 ayat 1 atau ayat 2 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berikut ini bunyinya:

Pasal 275

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, fasilitas pejalan kaki, dan alat pengaman pengguna jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

2. Setiap orang yang merusak rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, fasilitas pejalan kaki, dan alat pengaman pengguna jalan sehingga tidak berfungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (Rafi Adhi)