.png)
fin.co.id - Kementerian Sosial (Kemensos) menyatakan kesiapan untuk berkoordinasi lebih intensif dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), menyusul adanya lebih dari 1,3 juta rekening yang gagal menerima bantuan sosial (bansos).
Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan bahwa kegagalan penyaluran bansos tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya rekening tidak aktif, tidak ditemukan, atau adanya ketidaksesuaian antara nama dan nomor rekening.
"Kita harapkan minggu ini tuntas, kecuali memang ada beberapa KPM yang gagal salur, yaitu sebanyak 1.323.459 KPM," ujar Saifullah dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu 18 Juni 2025.
Ia menjelaskan bahwa bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) telah berhasil disalurkan kepada sekitar 80 persen dari total penerima, yakni sebanyak 7.991.160 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Sementara itu, untuk bansos sembako, penyaluran telah mencapai lebih dari 14 juta KPM atau sekitar 78 persen.
Menteri Sosial juga mengimbau agar para KPM yang belum menerima bansos dapat segera melapor dan melampirkan bukti yang relevan.
"Penyampaian laporan dapat melalui aplikasi Cek Bansos, pendamping PKH, dinas sosial, dan Badan Pusat Statistik (BPS) daerah," jelasnya.
"Kita siapkan jalur formal dan partisipasi. Kita buka seluas mungkin bagi masyarakat yang ingin menyampaikan usul sanggah," tambahnya.
Selain itu, Saifullah menjelaskan bahwa sebagian penerima yang belum mendapatkan bansos disebabkan oleh perubahan skema penyaluran dari PT Pos Indonesia ke bank Himbara.
Para KPM ini kini membuka rekening secara kolektif, yang menurutnya membutuhkan waktu tambahan dalam proses administrasinya.
"Jadi, kita juga perlu waktu sedikit karena buka rekening kolektif memerlukan waktu," katanya.
Mengenai rencana penebalan bansos, Saifullah memastikan bahwa bantuan akan diberikan kepada 18,3 juta KPM penerima bantuan sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), yang akan disalurkan pada triwulan kedua tahun ini.
Di kesempatan yang sama, Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono, menegaskan bahwa pihaknya terus menjalin koordinasi dengan Kemensos, terutama terkait penyaluran bansos dan pemutakhiran data.
"Kami akan terus mengupayakan agar data selalu dimutakhirkan, apalagi data ini bersifat dinamis," ujar Ateng.
