.png)
fin.co.id - Pernah membayangkan dunia digital sebagai medan perang tanpa peluru, tapi penuh dampak? Itulah yang disebut sebagai Cognitive Warfare, perang memperebutkan persepsi dan opini publik lewat informasi yang tersebar masif. Menjawab tantangan ini, empat media dan lembaga penyiaran nasional—ANTARA, Garuda TV, Indozone, dan ON US Asia—menggelar talkshow bertema “Bagaimana Menghadapi Medan Perang Baru, Cognitive Warfare: Media, Narasi, dan Membangun Persepsi!” pada Senin, 16 Juni 2025, di ANTARA Heritage Center, Jakarta.
Talkshow ini menghadirkan para tokoh penting seperti Hasan Nasbi (Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan), Fadjar Djoko Santoso (VP Corporate Communication PT Pertamina), dan Prof. Dr. Widodo Muktiyo, pakar komunikasi sekaligus Guru Besar UNS.
Disinformasi: Ancaman Global Nyata
“Disinformasi kini masuk dalam empat besar ancaman global setelah konflik bersenjata, ekonomi, dan krisis iklim,” kata Hasan Nasbi. Ia menegaskan bahwa kerugian akibat informasi palsu bisa mencapai Rp1.000 triliun per tahun jika tak ditangani serius. Disinformasi dianggap merusak kohesi sosial dan mengancam stabilitas nasional.
Hasan menekankan pentingnya early warning system dalam komunikasi publik. “Media harus punya kemampuan merespons cepat sebelum disinformasi membentuk opini dominan,” ujarnya.
Korporasi Juga Jadi Target
Dari sisi korporasi, Pertamina mengaku kerap jadi sasaran hoaks. “Sepanjang tahun lalu, kami menerima hampir 350 informasi hoax. Menariknya, 50 persen adalah hoaks soal lowongan kerja,” ungkap Fadjar Djoko Santoso.
Pertamina membentuk tim call center 24 jam untuk merespons informasi keliru secara langsung. “Kami tidak hanya reaktif, tapi juga proaktif menjaga kredibilitas lewat transparansi,” tambahnya.
Saatnya Kolaborasi, Bukan Kompetisi
Sementara itu, Prof. Widodo Muktiyo menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor. “Kita perlu memberikan oksigen pada bangsa ini. Mari tanam rumput-rumput hijau di dunia virtual agar ilalang disinformasi tak lagi mendominasi,” ujar mantan Dirjen IKP Kementerian Kominfo ini.
Menurutnya, media, pemerintah, akademisi, dan masyarakat harus membentuk ekosistem informasi yang edukatif dan berimbang. “Pemerintah dan masyarakat tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Harus satu barisan dalam menjaga ruang digital kita,” tegasnya.
Empat Media Teken MoU Lawan Hoaks
Sebagai wujud konkret komitmen tersebut, keempat pihak yakni ANTARA, Garuda TV, Indozone, dan ON US Asia, menandatangani Nota Kesepahaman (MoU). Tujuannya adalah membangun ekosistem informasi yang inklusi, berbasis edukasi, dan solutif.
Kolaborasi ini meliputi produksi konten edukatif, liputan berbasis solusi, hingga penyelenggaraan event skala nasional yang melibatkan publik, terutama generasi muda. “Kami ingin mendorong lahirnya jaringan verifikasi fakta dan ruang dialog antar pelaku media,” kata perwakilan panitia acara.
Di tengah derasnya arus informasi yang kerap tak terverifikasi, langkah ini diharapkan jadi penyeimbang. Sinergi lintas media dinilai sebagai jalan terbaik untuk memperkuat literasi publik dan melawan ancaman Cognitive Warfare.
